Timika, Papuadaily – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Tengah mulai melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap belanja barang, jasa, dan modal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Pemeriksaan ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas publik.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Malissa, pada Senin (13/10/2025) menjelaskan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Mimika.
“Pemeriksaan tersebut akan dilakukan selama kurang lebih 50 hari, dimulai dari hari ini. Jadi pemeriksaan kepatuhan belanja barang, jasa, dan modal tahun anggaran 2024 sampai 2025 semester III,” ujarnya.
Marthen menerangkan, pemeriksaan kali ini berbeda dengan audit laporan keuangan yang biasa dilakukan setiap tahun. Sebelumnya, laporan keuangan tahun 2024 (LKPD) Mimika telah diperiksa dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Namun, lanjut Marthen, audit kepatuhan yang baru pertama kali dilakukan ini menitikberatkan pada kesesuaian penggunaan anggaran dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Tahun-tahun sebelumnya kan tidak pernah, yang diperiksa itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Nah, kalau sekarang ini lebih ke pemeriksaan kepatuhan belanja — apakah penggunaan anggarannya sudah sesuai aturan. Jadi, tidak ada kaitannya dengan penyerapan anggaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Marthen mengatakan bahwa setiap OPD diminta menyiapkan sejumlah dokumen penting untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan.
“Ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan dalam pemeriksaan tersebut, di antaranya Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Standar Harga Satuan (SSH) serta dokumen-dokumen terkait belanja barang, jasa, dan belanja modal,” ujarnya.
Ia berharap, kegiatan pemeriksaan ini tidak hanya menjadi rutinitas audit semata, tetapi juga mendorong peningkatan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
“Pemeriksaan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya.
