TIMIKA, Papuadaily – Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika bersama DPRK serta unsur Forkopimda melakukan kunjungan kerja ke Kampung Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (1/12/2025).
Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas meningkatnya tensi konflik tapal batas yang belakangan memicu pembakaran rumah milik warga dari kabupaten tetangga.
Rombongan dipimpin Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, didampingi Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau, Pj. Sekda Mimika Abraham Kateyau, Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman, serta anggota DPRK dari Daerah Pemilihan 6.
Setibanya di lokasi, rombongan disambut para tokoh masyarakat Kapiraya, yang kemudian memaparkan kronologi ketegangan serta sejumlah keluhan terkait belum tuntasnya kejelasan batas wilayah.
Warga juga menyampaikan kekhawatiran terhadap keamanan pascakejadian pembakaran rumah yang diduga dipicu oleh perselisihan tapal batas.
Dalam dialog bersama masyarakat, Wakil Bupati Emanuel Kemong menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan persoalan ditangani serius dan proporsional.
“Pemerintah datang ke sini untuk mendengar langsung suara masyarakat Kapiraya. Permasalahan tapal batas ini harus kita selesaikan dengan kepala dingin dan melalui mekanisme yang tepat, agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban,” ujar Kemong.
Ia juga menekankan tindak lanjut yang akan dibawa ke tingkat pemerintah kabupaten. “Tatap muka dengan warga Mimika Barat Tengah akan disampaikan ke bupati, dan keluhan dari warga agar persoalan tapal batas bisa diselesaikan secepatnya,” kata Kemong.
Ketua DPRK Mimika, Primus, menambahkan bahwa pihaknya akan mendorong penyelesaian menyeluruh melalui jalur pemerintahan dan legislatif. Ia berharap warga tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang berpotensi memperkeruh keadaan.
Sementara itu, Kapolres Mimika AKBP Billy memastikan peningkatan patroli dan pengamanan di sekitar wilayah Kapiraya demi mencegah insiden lanjutan. “Kami akan memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga dan mengedepankan proses hukum dalam menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju solusi permanen bagi konflik tapal batas yang telah berlangsung lama.
Pemerintah Daerah Mimika bersama DPRK dan Forkopimda menegaskan komitmen untuk melakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah kabupaten terkait demi mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak.
