Kasus BBM dan tambang illegal masuk tuntutan Pemuda Mimika Bersatu di DPRK

Timika, Papuadaily – Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) yang tergabung dalam kelompok Pemuda Mimika Bersatu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika.

RDP ini berlangsung di ruang rapat kantor DPRK Mimika, Selasa (2/9/2025) dan dihadiri Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau beserta jajaran, Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman, dan Dandim 1710/Mimika Letkol Inf M. Slamet Wijaya serta ketua masing-masing OKP.

banner 325x300

Adapun kelompok Pemuda Mimika Bersatu ini terdiri dari GMNI Cabang Timika, GMKI Cabang Timika, PMKRI Cabang Timika, KNPI Mimika, Pemuda Katolik Komcab Timika, GAMKI Cabang Timika, OKIA, Aliansi Pemuda Kei Mimika, YLBH Papua Tengah, Peradi Cabang Timika dan Aliansi Pemuda Kamoro.

Koordinator RDP, Yosep Temorubun dalam forum tersebut menyampaikan bahwa RDP ini dimaksudkan untuk mempelihatkan kepada publik bahwa ada forum demokrasi yang elegan untuk menyampaikan aspirasi.

Ini juga merupakan bagian dari upaya kelompok pemuda di Kabupaten Mimika untuk menjaga situasi dan kondisi keamanan di Kabupaten Mimika yang aman, damai dan kondusif.

“Saya menegaskan bahwa kami ingin memperlihatkan kepada publik bahwa ini cara yang elegan untuk menyampaikan asirasi tanpa harus turun ke jalan dan bertindak anarkis,” ungkap Yosep.

Yosep menyampaikan bahwa kehadiran Pemuda Mimika Bersatu di rumah rakyat itu dalam rangka menyikapi gejolak politik yang berlangsung secara nasional di seluruh Indonesia. Selain itu,  kehadiran mereka juga untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Kabupaten Mimika.

Dalam kesempatan itu, masing-masing ketua OKP turut menyampaikan aspirasi masyarakat yang dibawa ke dalam RDP. Selain situasi politik yang saat ini terjadi, kenaikan pajak juga menjadi sorotan para Ketua OKP dalam forum.

Menurut mereka, kenaikan pajak hanya akan membebani masyarakat serta tidak seimbang dengan pendapatan masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, sejumlah isu sosial di Kabupaten Mimika seperti pembangunan infrastruktur, pelayana kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat secara umum pun turut disuarakan.

Setelah menyampaikan aspirasi, Yosep Temorubun kemudian membacakan 13 poin tuntutan yang dibawa oleh Pemuda Mimika Bersatu dalam RDP. Adapun 13 poin tuntutan tersebut diantaranya adalah;

  1. Menolak dengan tegas kenaikan gaji dan tunjangan perumahan Anggota DPR RI, MPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota;
  2. Menolak kenaikan pajak oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk apapun yang dapat menambah beban dan penderitaan bagi rakyat Indonesia;
  3. Melakukan reformasi sistem di tubuh TNI – Polri secara menyeluruh dari pusat hingga daerah;
  4. Mengusut tuntas kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap para aksi demonstrasi yang terjadi di seluruh Indonesia;
  5. Pemerintah Pusat dan Komnas HAM RI segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua;
  6. Menolak dengan tegas tindakan kekerasan yang dilakukan aparat TNI – Polri kepada masyarakat di seluruh Tanah Papua;
  7. TNI dan Polri dalam melakukan pengamanan aksi demonstrasi wajib menggunakan cara-cara pendekatan yang persuasif, preventif, dan menghindari tindakan kekerasan terhadap para aksi demonstrasi dalam bentuk apapun;
  8. Menolak keras pemindahan tahanan politik oleh pihak kepolisian dan Kejaksaan yang dipindahkan keluar dari Tanah Papua yang dapat menimbulkan gangguan stabilitas kemanan di Tanah Papua;
  9. Meminta DPRK Mimkka mengusut tuntas kasus bahan bakar minyak ilegal dan tambang emas ilegal di Distrik Mimika Barat Tengah;
  10. DPRK Mimika memanggil PT Freeport Indonesia dan perusahaan prifatisasi yang beroperasi di Papua Tengah untuk menjelaskan berapa jumlah karyawan Orang Asli Papua (OAP) dan melakukan  prioritas penerimaan pencaker yang tinggal dan besar di Tanah Papua;
  11. Bersatu padu dan bersinergi dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian guna mewujudkan Kabupaten Mimika menjadi Rumah Kita bersama denga  aman, damai dan bermartabat;
  12. Menolak segala betuk hasutan dan profokasi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedamaian di Kabupaten Mimika;
  13. Mendukung penuh pemerintah daerah dan mensukseskan program pemerintah dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyatakat di Kabupaten Mimika;

Usai membacakan pernyataan, selanjutnya dilakukan penyerahan oleh Yosep Temorubun mewakili Pemuda Mimika Bersatu kepada jajaran DPRK Mimika yang diterima langsung oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau.

Sementara itu, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada Pemuda Mimika Bersatu atas aksi damai yang berlangsung aman dan kondusif tersebut.

“Ini adalah hal yang luar biasa yang disampaikan oleh 10 OKP ataupun lebih dari itu, ini yang kami sangat inginkan,” kata Primus saat ditemui wartawan usai RDP.

Kata Primus, dari sekian banyak aspirasi yang disampaikan, untuk aspirasi yang menjadi kewenangan yang daerah akan ditindaklanjuti di daerah. Sedangkan tuntutan  yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan DPR RI akan dikirim untuk ditindaklanjuti di Jakarta.

“Untuk DPR RI kami akan mengirim aspirasi mereka itu ke Jakarta, ke DPR RI. Hal ini DPR RI melihat seperti apa itu urusan mereka, kami akan meneruskan,” tutupnya.