Timika, Papuadaily – Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen menyelesaikan konflik Kwamki Lama melalui penegakan hukum positif, konflik berkepanjangan yang telah menelan korban jiwa.
Penegasan ini disampaikan usai pertemuan bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para kepala perang dari tujuh suku di Mimika, pada Selasa (6/1/2026).
Bupati Mimika, Johannes Rettob menyampaikan bahwa konflik tersebut bermula dari persoalan pribadi, yakni kasus perselingkuhan yang terjadi di Kabupaten Puncak, namun kemudian dibawa ke wilayah Mimika hingga memicu perang berkepanjangan.
“Konflik ini sebenarnya berawal dari persoalan kecil yang terjadi di Kabupaten Puncak, tetapi dibawa ke Mimika dan dijadikan medan perang. Ini tidak boleh lagi dibiarkan,” tegasnya saat wawancara bersama rekan media Timika, 7 Januari 2026.
Ia menjelaskan bahwa proses negosiasi telah dilakukan sejak akhir November hingga Desember dengan melibatkan Gubernur Papua Tengah dan Bupati Puncak. Namun, upaya perdamaian tersebut belum membuahkan hasil karena pihak-pihak yang terlibat belum bersedia berdamai.
Saat melakukan pertemuan, ada masukan dari para tokoh adat dan masyarakat, disepakati bahwa konflik tersebut tidak lagi dapat diselesaikan melalui hukum adat karena telah menimbulkan banyak korban jiwa dan masuk dalam kategori tindak kriminal.
“Pembunuhan akibat konflik ini harus dipandang sebagai persoalan kriminal. Jika persoalan pribadi atau keluarga, maka penyelesaiannya melalui kepolisian dan kejaksaan. Negara memiliki aparat hukum yang harus ditegakkan,” ujarnya.
Pemerintah juga menegaskan tidak akan memfasilitasi konflik dalam bentuk apa pun, termasuk pemberian dana, logistik, atau kebutuhan lain yang berpotensi memperpanjang perang.
“Pemerintah tidak boleh dan tidak akan membiayai perang, itu dulu. Yang boleh difasilitasi hanya proses perdamaian. Memberikan makanan, sembako, atau uang justru memperpanjang konflik,” katanya.
Sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Pemkab Mimika telah mengerahkan aparat keamanan sejak Oktober, melakukan gelar pasukan, dan memastikan penjagaan selama 24 jam di wilayah konflik. Operasi penyitaan senjata tajam serta pemeriksaan identitas juga akan segera dilakukan.
“Siapa pun yang bukan warga Mimika dan terlibat dalam konflik akan dipulangkan. Kami sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Puncak untuk mengurus masyarakat masing-masing,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika telah membentuk tim khusus yang terdiri dari unsur gereja, pemuda, dan tokoh perempuan untuk melakukan pemantauan, evaluasi, serta pendekatan persuasif di lapangan. Pemerintah distrik juga telah ditempatkan di lokasi konflik untuk memastikan koordinasi berjalan baik.
“Mayoritas masyarakat sudah menyatakan tidak ingin perang ini berlanjut. Mimika tidak boleh terus dijadikan medan perang untuk persoalan dari daerah lain,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan perdamaian, namun tetap tegas dalam penegakan hukum demi keselamatan dan ketertiban masyarakat.
