Timika, Papuadaily – Sebanyak 20 sekolah di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, ditetapkan sebagai sasaran alokasi revitalisasi dalam program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyaluran dana bantuan yang langsung dikelola sekolah.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam apel gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Pusat Pemerintahan Mimika, Senin (29/9/2025), menjelaskan bahwa setiap kepala sekolah penerima program akan mendapatkan pembekalan langsung dari Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
Menurutnya, bimbingan tersebut sangat penting agar kepala sekolah mampu mengelola dana bantuan secara mandiri. “Dalam bimbingan itu, para Kepala Sekolah dilatih swakelola keuangan dan lainnya,” terang Johannes.
Namun, Johannes tidak menutupi kekecewaannya terhadap peran Dinas Pendidikan Mimika yang dinilainya kurang maksimal dalam mendampingi para kepala sekolah.
“Saya sesalkan karena tidak ada pendampingan dari Dinas Pendidikan. Masa bupati lagi yang dampingi?” ujarnya dengan nada kesal.
Ia mengungkapkan, sejatinya Kabupaten Mimika berhak mendapat alokasi untuk 30 sekolah berkat dukungan dari Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Namun karena minimnya sosialisasi dan dukungan di tingkat daerah, jatah tersebut berkurang menjadi hanya 20 sekolah.
Lebih jauh, Johannes mengingatkan adanya ancaman gagalnya revitalisasi di lima sekolah pada tahun ini. Hal tersebut terjadi lantaran ada persyaratan yang belum terpenuhi sehingga perlu dilakukan rekomendasi ulang kepada Kementerian Pendidikan Nasional.
“Saya harus membuat rekomendasi lagi untuk bisa dilaksanakan. Ini masalah di internal kita yang membuat kemungkinan besar lima sekolah tidak bisa dilaksanakan revitalisasinya tahun ini,” ungkapnya.
Bupati pun menegaskan agar Dinas Pendidikan lebih serius memperhatikan program strategis nasional ini, apalagi menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia berharap pada 2026 mendatang, semua kekurangan dapat dipenuhi sehingga alokasi program bisa kembali optimal.
Selain itu, Johannes juga meminta Dinas Pendidikan segera melakukan pendataan ulang sekolah-sekolah yang berpotensi mendapat revitalisasi berikutnya. Dengan begitu, menurutnya, Mimika tidak lagi kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan program penting dari pemerintah pusat tersebut.
