Timika, Papuadaily – Tokoh Masyarakat 7 Suku di Kabupaten Mimika, Yohan Zonggonau, mengecam konflik berdarah atarkelompok warga di Distrik Kwamki Narama yang telah menimbulkan banyak korban jiwa.
Dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026), Zonggonau menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai konflik adat, melainkan merupakan tindak pidana serius yang harus ditangani melalui penegakan hukum negara.
Menurutnya, konflik tersebut dipicu oleh persoalan perselingkuhan, sehingga sama sekali tidak relevan jika dikaitkan dengan adat istiadat. Ia menegaskan bahwa adat tidak boleh dijadikan pembenaran atas tindakan kekerasan dan pembunuhan.
“Saya menegaskan bahwa persoalan ini dipicu oleh masalah perselingkuhan, sehingga tidak boleh ditarik atau dibenarkan sebagai persoalan adat. Adat tidak boleh dijadikan tameng untuk kekerasan dan pembunuhan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa peristiwa di Kwamki Narama merupakan kriminalitas murni yang harus diselesaikan secara hukum. Oleh karena itu, Zonggonau mendesak Kapolres Mimika untuk segera mengambil langkah-langkah tegas, cepat, dan terukur guna menghentikan konflik yang terus berlarut.
Langkah yang didesak tersebut antara lain menghentikan seluruh bentuk pertikaian, melakukan operasi penertiban senjata tajam, serta menangkap dan memproses hukum kepala-kepala perang dan pihak-pihak yang terus memprovokasi kekerasan.
“Peristiwa ini bukan perang adat, melainkan tindak pidana serius yang harus diselesaikan melalui penegakan hukum negara,” katanya.
Lebih lanjut, Zonggonau menekankan bahwa tindakan tegas aparat kepolisian harus mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Mimika, khususnya Bupati Mimika, baik dari sisi kebijakan, anggaran, maupun dukungan operasional, agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat segera dipulihkan.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan konflik tersebut untuk kepentingan lain, termasuk menyerang atau menyudutkan pemerintah daerah yang saat ini sedang fokus pada pembangunan.
Seperti diketahui, Anggota DPR Papua Tengah Yohanes Kemong tiada henti menyalahkan Bupati dan Wakil Bupati Mimika atas konflik antarkelompok warga asal Kabupaten Puncak tersebut. Ia bahkan menyebut konflik berlarut sebagai bentuk kegagalan kepala daerah di Mimika.
“Konflik ini bukan kegagalan pembangunan, melainkan kriminalitas yang harus ditangani aparat hukum. Jangan dipolitisasi. Jangan dipelintir,” tegas Zonggonau.
Karena itu, Zonggonau mengajak seluruh tokoh masyarakat, gereja, dan lembaga adat untuk berperan aktif menjaga ketenangan, mendorong perdamaian, serta mendukung penuh upaya penegakan hukum demi terciptanya keamanan dan keharmonisan di Kabupaten Mimika.
