Timika, Papuadaily – Aktivitas di Pelabuhan Poumako, salah satu gerbang logistik penting di Kabupaten Mimika, kembali terganggu. Bukan karena cuaca ekstrem atau masalah teknis, melainkan sengketa lahan yang tak kunjung usai.
Beberapa pihak terus mengklaim kepemilikan atas tanah seluas ratusan hektar di kawasan pelabuhan, memicu ketidakpastian hukum dan menghambat kelancaran operasional bongkar muat.
Menanggapi situasi yang semakin meresahkan ini, Bupati Mimika Johannes Rettob, menegaskan bahwa tanah seluas 500 hektar yang kini menjadi lokasi pelabuhan sudah dibeli dan dikelola oleh pemerintah.
“Ada kesalahpahaman di masyarakat. Beberapa pihak mengira ini tanah pribadi, padahal tanah ini telah resmi dibeli oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan,” tegas Bupati John dalam pernyataannya, Rabu (10/9/2025).
Ia juga menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah membangun infrastruktur penting di kawasan tersebut, termasuk dermaga dan jalan nasional yang terhubung langsung ke pelabuhan. Namun, perkembangan ini justru memicu klaim baru dari sejumlah pihak yang mengaku memiliki hak atas lahan.
Pemkab Mimika sendiri telah berupaya memperjelas status tanah melalui proses sertifikasi. Sejauh ini, sertifikat atas 11,7 hektar lahan telah berhasil diperoleh. Sayangnya, dokumen resmi ini pun kembali dipertanyakan oleh kelompok tertentu, menambah kompleksitas masalah.
Ketegangan ini berdampak langsung pada dunia usaha. Para investor dan pelaku logistik mulai bersikap wait and see, menahan ekspansi dan kegiatan usaha karena ketidakpastian hukum.
“Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Sengketa tanah mengancam stabilitas ekonomi dan memperlambat pembangunan daerah,” ujar Bupati John.
Ia mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk menempuh jalur damai dan menomorsatukan kepentingan masyarakat Mimika. Pemerintah, katanya, tidak akan ikut campur dalam konflik kepemilikan, namun berharap agar mediasi dan negosiasi menjadi jalan keluar terbaik.
“Kami menghimbau agar kepentingan pribadi tidak mengorbankan kemajuan bersama. Pelabuhan Poumako adalah aset strategis, dan keberadaannya harus dijaga demi kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Meski masih dibayangi konflik, aktivitas pelabuhan masih tetap berjalan. Namun, pemerintah daerah berharap kesepakatan bisa segera tercapai agar pembangunan dan distribusi barang bisa kembali normal tanpa hambatan.
