Timika, Papuadaily – Bupati Mimika Johannes Rettob merespon isu provokatif terkait konflik tapal batas di Kapiraya dan menegaskan langkah konkret pemerintah untuk meredam potensi konflik lanjutan.
Bupati John menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menyepakati pembentukan Tim Penegasan Tapal Batas di masing-masing kabupaten sebagai upaya menjaga dan melindungi hak wilayah masyarakat adat.
“Setiap kabupaten akan membentuk tim sendiri yang bertugas turun langsung ke masyarakat untuk menunjuk batas wilayah adat masing-masing,” ujarnya kepada wartawan di Timika, Minggu (15/2/2026).
Ia mengatakan, masyarakat adat diminta terlibat secara langsung dalam proses penunjukan tapal batas wilayah mereka, termasuk masyarakat dari Dogiyai dan Deiyai. Seluruh hasil penunjukan tersebut nantinya akan diselaraskan bersama di tingkat provinsi.
“Setelah semua batas wilayah disepakati bersama sebagai hak rakyat, hasilnya akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan sebagai tapal batas pemerintahan,” jelasnya.
John juga mengungkapkan adanya beberapa kesepakatan bersama dengan Bupati Deiyai. Pertama, pemerintah daerah harus menjadi pihak yang memfasilitasi sekaligus menentukan mekanisme penegasan tapal batas agar berjalan secara tertib dan adil.
Kedua, selama proses penegasan berlangsung, seluruh aktivitas pertambangan di wilayah tersebut tidak diperkenankan, terutama aktivitas yang berpotensi memicu konflik kembali.
Menurut John, akar persoalan yang memicu kerusuhan sebenarnya bukan semata-mata persoalan tapal batas wilayah, melainkan adanya aktivitas tambang ilegal. Namun, isu tersebut kemudian berkembang dan melebar menjadi konflik tapal batas antarwilayah.
Oleh karena itu, seluruh aktivitas penambangan emas tradisional di lokasi diminta untuk dihentikan sementara.
Ketiga, pemerintah daerah akan mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Papua Tengah terkait penghentian sementara penerbangan ke Kapiraya. Surat serupa juga akan ditujukan kepada seluruh operator penerbangan di Papua agar tidak melayani rute menuju wilayah tersebut hingga situasi dinyatakan aman dan kondusif.
John turut mengimbau pemerintah di masing-masing wilayah agar aktif menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpancing provokasi, serta menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu konflik lanjutan.
“Keputusan ini diambil untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi benturan antarwarga,” tegasnya.
Sementara itu, terkait pembentukan Tim Penegasan Tapal Batas, John memastikan bahwa tim tersebut telah dibentuk dan saat ini hanya tinggal menunggu penandatanganan surat keputusan (SK) agar dapat segera turun ke lapangan dan menjalankan tugasnya.
