TIMIKA, Papuadaily – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan bahwa pada tahun anggaran 2026 pemerintah daerah akan memusatkn perhatian hanya pada program-program prioritas menyusul terpangkasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk.
Johannes menjelaskan bahwa APBD Induk Kabupaten Mimika tahun 2026 mengalami penurunan sekitar Rp1,7 triliun dibandingkan tahun ini. Hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat pada sejumlah pos transfer utama.
Komponen anggaran yang mengalami efisiensi antara lain Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Otonomi Khusus (Otsus). Meski terjadi penambahan pada Dana Alokasi Umum (DAU), tetap terjadi selisih pengurangan dari total anggaran jika dibandingkan dengan tahun 2025.
“APBD kita turun berkisar antara Rp5 hingga Rp5,4 triliun, sudah pasti turun dari tahun lalu,” kata Johannes saat ditemui awak media di Kantor Puspem Kabupaten Mimika, Senin (24/11/2025).
Dengan kondisi tersebut, Johannes menegaskan bahwa program yang dianggap tidak mendesak dan tidak masuk dalam kategori prioritas akan ditunda atau ditiadakan. Pemerintah daerah, kata dia, akan mengarahkan anggaran pada program yang benar-benar berdampak dan dibutuhkan oleh masyarakat.
Ia menyebut, program prioritas tetap mencakup kelanjutan pekerjaan fisik yang tengah berjalan, termasuk proyek-proyek yang mendukung visi pembangunan “dari kampung ke kota”.
“Kami gunakan sistem untuk mendengar kebutuhan masyarakat, bukan apa yang kita ingin bangun. Program yang belum saatnya, ya tidak kita jalankan,” tutur Johannes.
Untuk memastikan keselarasan arah pembangunan, Pemkab Mimika juga tengah mengubah sistem penganggaran agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat bergerak seragam berdasarkan sektor prioritas yang ditetapkan, termasuk jika fokus diarahkan pada pengembangan pariwisata.
