Demonstrasi adalah hak demokrasi. Tetapi kekuatan sejati bagi masyarakat adat Amungme & Kamoro, justru terletak pada musyawarah dan dialog yang bermartabat.
(Mediator dan Pemerhati Sosial Papua)Gelombang demonstrasi yang muncul setelah pelantikan dan rolling jabatan pejabat eselon di Kabupaten Mimika kembali memperlihatkan satu realitas yang sering terjadi di Papua: ketika kebijakan pemerintah dipersepsikan tidak adil, jalanan segera menjadi panggung utama untuk menyampaikan aspirasi.
Sebagian masyarakat menilai pelantikan tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap rasa keadilan Orang Asli Papua (OAP), khususnya Amungme dan Kamoro. Kekecewaan itu kemudian diterjemahkan dalam aksi demonstrasi di pusat pemerintahan.
Demonstrasi tentu bukan sesuatu yang salah. Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang.
Namun persoalan yang lebih mendasar sebenarnya bukan pada demonstrasi itu sendiri, melainkan pada budaya politik yang perlahan mulai berubah: ketika setiap persoalan langsung dibawa ke jalanan sebelum ruang dialog dimaksimalkan.
Jika pola ini terus berulang, Mimika berisiko masuk ke dalam satu lingkaran yang tidak sehat: politik tekanan massa menggantikan budaya musyawarah.
Padahal bagi masyarakat adat Papua, terutama Amungme dan Kamoro, tradisi menyelesaikan persoalan sebenarnya tidak pernah dimulai dari jalanan. Ia dimulai dari duduk bersama.
Ketika Jalanan Menggantikan Musyawarah
Dalam sistem nilai masyarakat adat Papua, musyawarah bukan sekadar prosedur. Ia adalah fondasi moral dalam kehidupan bersama. Datang bertemu Bupati dan Wakil Bupati adalah untuk bermusyawarah tentang kepentingan Amungme-Kamoro, apakagi kedua pemimpin ini terbuka terhadap musyawarah.
Setiap persoalan besar seharusnya diselesaikan melalui percakapan yang panjang, melalui pertimbangan para tokoh adat, dan melalui kebijaksanaan kolektif masyarakat. Itulah yang menjadi kekuatan sosial masyarakat adat Papua, termasuk Amungme dan Kamoro.
Namun hari ini, kita mulai melihat kecenderungan yang berbeda. Demonstrasi sering menjadi pilihan pertama, bahkan sebelum dialog dilakukan secara maksimal. Ini bukan hanya persoalan metode menyampaikan aspirasi. Ini adalah persoalan arah budaya politik masyarakat.
Jika setiap persoalan langsung dijawab dengan demonstrasi, maka perlahan masyarakat sendiri sedang meminggirkan kekuatan integritas adatnya. Padahal adat-istiadat Amungme dan Kamoro tidak pernah mengajarkan bahwa persoalan harus diselesaikan dengan kemarahan di jalanan. Kearifan lokal adat-istiadat masyarakat Amungme dan Kamoro mengajarkan kebijaksanaan.
Kritik untuk Pemerintah: Dialog Tidak Boleh Datang Terlambat
Namun akan sangat tidak adil jika seluruh tanggung jawab situasi ini dibebankan kepada masyarakat yang melakukan demostrasi. Pemerintah daerah juga harus berani melakukan refleksi. Dalam banyak kebijakan strategis, termasuk dalam penataan birokrasi, komunikasi dengan Orang Asli Papua atau masyarakat adat sering kali datang setelah polemik muncul, bukan sebelum keputusan diambil.
Padahal dalam konteks Otonomi Khusus Papua, kebijakan administratif tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu bersinggungan dengan dimensi sosial, sejarah, dan rasa keadilan Orang Asli Papua atau dalam konteks Mimika, masyarakat Adat Amungme-Kamoro.
Ketika komunikasi tidak dibangun sejak awal, maka ruang kosong tersebut akan segera diisi oleh kecurigaan.
Dari kecurigaan lahir kemarahan.
Dari kemarahan lahir demonstrasi.
Di sinilah pemerintah daerah harus memahami satu hal penting: kepemimpinan bukan hanya soal mengambil keputusan, tetapi juga soal merawat dan membangun kepercayaan, terutama Orang Alsi Papua agar narasi tentang kekhususan OAP tidak terus diteriakan.
Mengingatkan Semua Pihak: Mimika Dipimpin Anak Negeri
Namun di tengah polemik ini, ada satu fakta yang tidak boleh dilupakan. Bupati dan Wakil Bupati Mimika hari ini bukanlah figur yang datang dari luar.
Mereka adalah anak-anak dari tanah ini sendiri.
Mereka lahir dari Amungme dan Kamoro, dua suku yang menjadi pemilik sejarah dan tanah Mimika.
Artinya, hubungan antara masyarakat adat (yang melakukan demonstrasi) dan pemerintah daerah kabupaten Mimika, sebenarnya bukan hubungan yang jauh.
Ini adalah hubungan yang sangat dekat.
Ini adalah hubungan keluarga besar.
Karena itu, ketika masyarakat Amungme dan Kamoro ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah, mereka sebenarnya tidak sedang berbicara kepada orang asing. Mereka sedang berbicara kepada anak-anak mereka sendiri yang hari ini dipercaya memimpin daerah.
Dalam konteks seperti ini, demonstrasi seharusnya tidak menjadi pilihan pertama. Jika pintu dialog dibuka, maka dialog adalah jalan yang jauh lebih bermartabat.
Memahami Realitas Regulasi Negara
Di sisi lain, masyarakat juga perlu melihat persoalan secara lebih utuh. Dalam sistem birokrasi Indonesia, pelantikan dan mutasi pejabat ASN tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan bebas kepala daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati.
Setiap keputusan harus mengikuti Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bahkan dalam banyak kasus, kepala daerah harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum melakukan pelantikan pejabat. Jika prosedur tersebut tidak diikuti, maka pelantikan dapat dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan. Artinya, dalam banyak situasi, kepala daerah juga bekerja dalam kerangka regulasi nasional yang tidak bisa diabaikan.
Memahami hal ini tidak berarti masyarakat tidak boleh mengkritik. Sebaliknya, kritik tetap penting, tetapi harus dilakukan secara cerdas, proporsional, dan konstruktif.
Mimika Tidak Boleh Terjebak Politik Jalanan
Mimika adalah daerah yang memiliki arti strategis bagi Papua. Di wilayah ini bertemu kepentingan ekonomi global, dinamika sosial masyarakat adat, dan kebijakan negara. Karena itu Mimika tidak boleh terus-menerus terjebak dalam politik jalanan setiap kali muncul persoalan.
Jika demonstrasi menjadi budaya utama dalam menyelesaikan masalah, maka yang terjadi bukanlah penguatan demokrasi. Yang terjadi justru adalah melemahnya budaya dialog.
Padahal masa depan Mimika tidak akan ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak saat demonstrasi di jalanan. Masa depan Mimika akan ditentukan oleh siapa yang paling bijaksana membangun jembatan antara masyarakat dan pemerintah.
Penutup
Leluhur Amungme dan Kamoro tidak mewariskan tanah ini kepada generasi hari ini untuk dipenuhi dengan kemarahan. Mereka mewariskannya dengan satu pesan sederhana: hidup bersama dengan kebijaksanaan.
Demonstrasi boleh dilakukan. Itu adalah hak demokrasi. Tetapi masyarakat adat Papua memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar hak untuk berteriak di jalanan. Mereka memiliki kearifan lokal untuk duduk bersama dan mencari jalan keluar bersama.
Jika masyarakat memilih demonstrasi setiap kali ada persoalan, maka Mimika akan terus hidup dalam ketegangan. Tetapi jika masyarakat dan pemerintah kembali kepada tradisi musyawarah, maka Mimika bisa menunjukkan kepada seluruh Indonesia bahwa adat-istiadat di Papua secara khusus Amungme-Kamoro bukan hanya kuat, tetapi juga bijaksana.
Dan barangkali inilah yang perlu kita ingat hari ini: tanah Mimika tidak membutuhkan lebih banyak teriakan. Tanah ini membutuhkan lebih banyak kebijaksanaan.
Opini adalah pendapat atau gagasan penulis. Keseluruhan tulisan dan atau konten menjadi tanggungjawab penulis.
