Timika, Papuadaily – Empat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika menjadi proyek percontohan (pilot project) Sistem Managemen Keamanan Informasi (SMKI) di Tanah Papua setelah berhasil menerima sertifikat ISO 27001.
Sertifikat ini diserahkan langsung oleh Bupati Mimika Johannes Rettob usai membuka kegiatan sosialisasi bertajuk “SMKI Dalam Rangka Peningkatan Layanan Publik melalui Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Mimika” yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Mimika, Rabu (27/8/2025).
Adapun keempat OPD dimaksud adalah menerima Sertifikat ISO 27001 antaralain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Soaial, dan Dinas Pendidikan.
Untuk diketahui, ISO 27001 adalah suatu standar internasional yang menyediakan kerangka kerja SMKI atau Information Security Management System (ISMS) guna melindungi informasi dengan memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya melalui pendekatan berbasis risiko.
Standar ini membantu organisasi mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko keamanan informasi.
Standar ini juga membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, memenuhi persyaratan hukum, dan meningkatkan keamanan informasi secara keseluruhan.
Kepala Disdukcapil Mimika, Slamet Sutejo mengatakan, dalam pelayanan publik saat ini data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil telah terintegrasi dengan berbagai instansi sehingga dapat diakses baik oleh instansi pemerintahan, instansi vertikal, hingga BUMN.
Tentunya, keamanan dan kerahasiaan data menjadi tantangan tersendiri bagi semua instansi dalam menjamin hal tersebut.
Oleh karena itu, SMKI menjadi salah satu sistem yang wajib dipakai untuk menjamin keamanan data dan meningkatkan mutu pelayanan.
“Kalau tidak ada SMKI-nya itu (pelayanan,red) dihentikan sementara, untuk apa? Untuk menjamin kerahasiaan data dan untuk menjamin kecepatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Slamet.
Slamet melanjutkan, berkaitan dengan ini sebelumnya keempat OPD telah menjalani tahapan Sertifikasi ISO yang cukup panjang, terhitung sejak April hingga Agustus 2025.
Ia juga berharap, OPD lainnya dapat berkolaborasi dengan Disdukcapil guna mendapatkan sertifikasi tersebut.
“Karena di era digitalisasi, sertifikasi ISO sangat dipersyaratkan,” tutup Slamet.
Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan bahwa di seluruh tanah Papua, baru ada 3 OPD di lingkup pemerintahan yang mendapat sertifikat ISO 27001.
Ia pun berharap hal ini dapat memotivasi OPD lainnya untuk dapat melakukan capaian yang sama guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kemarin sudah saya ingatkan di dalam grup (WhatsApp) Pemda Mimika kita mulai lakukan ini. Sudah ada contoh toh, pasti yang lain juga bisa, hanya apakah ada kemauan atau tidak, itu persoalan kita,” ungkap Johannes.
Johannes berharap bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Mimika dapat terus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
