Timika, Papuadaily – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan pentingnya kompetensi dan pendidikan jabatan bagi aparatur sipil negara (ASN) sebelum menduduki posisi strategis.
Ia menolak pola lama yang kerap menempatkan pegawai pada jabatan tanpa bekal pendidikan dan pelatihan yang memadai.
“Saya menolak pola duduk dulu baru dididik. Bagaimana mungkin seseorang menduduki jabatan tanpa dibekali pendidikan dan kompetensi yang cukup? Syukurlah kini sudah ada kebijakan baru bahwa dididik dulu baru duduk,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati John saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan III dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan III Kabupaten Mimika yang diselenggarakan oleh BKPSDM Mimika, Rabu (24/9/2025).
Tahun ini sebanyak 60 peserta berkesempatan mengikuti PKA dan PKP. Jumlah tersebut terbatas sehingga Bupati meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.
Bupati John juga menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap pejabat di lingkungan Pemkab Mimika.
“Saya mendapat informasi bahwa sudah ada yang duduk lama di jabatan ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan lebih. Namun, banyak di antaranya belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan secara memadai,” jelasnya.
Kondisi ini, lanjutnya, menimbulkan persoalan serius dalam kepemimpinan di birokrasi. “Ada juga yang sudah naik pangkat cukup tinggi, tetapi belum sempat mengikuti pendidikan sesuai jenjangnya. Akibatnya, lahir pemimpin yang kadang arogan, egois, merasa paling pintar, tetapi tidak bisa memimpin dengan baik,” tegasnya.
Bupati menekankan bahwa pendidikan dan pelatihan bukanlah hambatan, melainkan investasi bagi pengembangan diri sekaligus kemajuan Mimika.
“Saya tekankan, pendidikan ini bukan sekadar formalitas. Kita ingin melahirkan pejabat yang berkualitas, punya kompetensi, integritas, kemampuan manajemen, serta etika pelayanan yang baik. Ingat, tugas pemerintah hanya dua yaitu regulator dan fasilitator. Artinya, kita harus memfasilitasi kebutuhan masyarakat, bukan justru sebaliknya,” tutupnya.
Dengan pesan itu, ia berharap PKA dan PKP 2025 menjadi tonggak lahirnya pemimpin birokrasi Mimika yang lebih profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan publik.
