Timika, Papuadaily – Kabupaten Mimika menjadi salahsatu daerah di Indonesia Timur yang mendapat julukan kota dolar karena keberadaan perusahaan tambang terbesar di dunia serta memiliki APBD mencapai Rp6,5 Triliun di tahun 2025.
Namun, siapa sangka dengan APBD yang fantastis itu justru tak sebanding dengan taraf hidup masyarakat Kabupaten Mimika. Meski terdapat tambang emas terbesar di dunia dan punya APBD yang besar, angka kemiskinan di Mimika menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika, masyarakat yang masuk dalam kemiskinan ekstrem di wilayah itu sebesar 5,37 persen.
Sedangkan, masyarakat yang tergolong miskin di Mimika sebanyak 14,18 persen dari jumlah penduduk 318.679 jiwa.
Terkait angka di atas, Bupati Mimika Johannes Rettob menjelaskan, saat ini pemerintah sedang berjuang menurunkan angka kemiskinan.
Bupati John menerangkan, ada 24 indikator yang dipakai untuk menetapkan angka kemiskinan.
Karena itu pemerintah akan menggunakan indikator tersebut sebagai strategi mengurangi angka kemiskinan. Indikator-indikator tersebut akan dicocokkan ke setiap kampung dan ke setiap keluarga.
Dengan begitu pemerintah lebih mudah dalam mengatasi kemiskinan dengan melihat mana saja indikator yang mesti diperbaiki.
Strategi lainnya adalah memperbaiki pendataan. Johannes menilai, semua data yang tersedia mengatakan Kabupaten Mimika miskin tanpa dasar jelas.
Ia menyebut, data yang tersedia harus memiliki dasar serta indikator yang jelas dalam menetapkan angka kemiskinan.
“Semua data bilang Kabupaten Mimika ini miskin. Angka kemiskinan tinggi. Tetapi dasarnya mana? Ini yang sampai sekarang kita belum pasti. Makanya saya mau bikin data dulu,” ungkap Johannes, Rabu 28 Mei 2025.
Sementara itu, Pemerintah Republik Indonesia menargetkan eliminasi kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2026.
Akibat rencana ini, muncul pertanyaan apakah Pemerintah Kabupaten Mimika mampu bergelut dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tersebut?
John mengakui, jika target dari pemerintah pusat tersebut belum tentu bisa tercapai dalam waktu dekat. Apalagi, program pemerintah pusat tidak mengarah pada pengentasan kemiskinan.
Menurut Johannes bahwa banyak anggaran yang seharusnya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan justru dialokasikan untuk program-program lain.
Misalnya, saat ini pemerintah pusat sedang gencar untuk membuat sekolah rakyat, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah putih. Itulah tiga program yang menelan banyak anggaran bahkan hingga menyebabkan efisiensi.
“Sekarang bagaimana caranya kalau misalnya kita mau mengentaskan kemiskinan tetapi begitu banyak anggaran yang dipangkas untuk kemiskinan? Susah kan?,” tutupnya.
