Timika, Papuadaily – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menegaskan bahwa konflik berdarah yang terjadi di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, bukan perang adat, melainkan tindak kriminal murni yang tidak dapat ditoleransi.
Menurut Anggaibak, konflik tersebut bermula dari persoalan pribadi yang kemudian berkembang menjadi aksi saling bunuh antarwarga.
“Saya pikir konflik di Kwamki Narama itu bukan perang adat. Itu kriminal murni. Berawal dari masalah perselingkuhan, lalu kemudian masyarakat baku bunuh. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya, Selasa (6/1/2026).
Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa yang terus bertambah. Hingga saat ini, tercatat 11 orang meninggal dunia, termasuk seorang perempuan, yang menurutnya merupakan tindakan kejahatan serius dan pelanggaran hukum berat.
“Saat ini sudah ada 11 korban jiwa akibat konflik tersebut. Ini korban sudah terlalu banyak. Apalagi mereka ikut membunuh perempuan, ini sudah keterlaluan. Ini sudah benar-benar pelanggaran hukum,” kata Anggaibak.
Sebagai pimpinan lembaga kultural, Anggaibak secara terbuka menyatakan dukungan penuh kepada aparat keamanan untuk menegakkan hukum positif tanpa pandang bulu. Ia meminta Kapolres Mimika dan Dandim 1710/Mimika bertindak lebih serius dan tegas dalam menghentikan konflik.
“Saya harap Kapolres Mimika dan Dandin 1710/Mimika bisa perhatikan ini lebih serius. Aparat kita yang ada saya kira cukup banyak dibanding jumlah masyarakat yang ada berkonflik,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Anggaibak juga menyoroti aspek moral dan kemanusiaan dari konflik tersebut. Ia mengingatkan bahwa nyawa manusia adalah anugerah Tuhan yang tidak boleh direnggut dengan alasan apa pun.
“Nyawa itu bukan kamu yang buat, nyawa itu Tuhan yang kasih. Termasuk kepada kalian yang melakukan kejahatan,” tegasnya.
Ia secara khusus mengimbau masyarakat Damal yang terlibat konflik di Kwamki Narama agar segera menghentikan kekerasan dan kembali ke jalan damai. Menurutnya, pertumpahan darah hanya akan membawa kerugian besar bagi masyarakat sendiri.
“Sehingga saya ingatkan terutama kepada masyarakat Damal di Kwamki Narama, hentikan perang itu. Sudah cukup 10 orang kalian korbankan, termasuk seorang perempuan lagi jadi korban. Kita sudah rugi manusia,” katanya.
Menutup pernyataannya, Anggaibak mendesak aparat kepolisian dan TNI untuk segera menegakkan hukum secara tegas, serta meminta Bupati Mimika dan Bupati Puncak turut mendukung langkah penegakan hukum demi memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Sekali lagi saya ingatkan kepada kedua kubuh agar segera hentikan perang suku tersebut dan harus kembali damai. Aparat keamanan Polres dan Kodim segera tegakkan hukum. Saya juga minta bupati Mimika dan Puncak agar mendukung penegakan hukum positif,” pungkasnya.
