Timika, Papuadaily – Front Rakyat Papua (FRP) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRK Mimika, Selasa (7/4/2026).
Puluhan massa sebelumnya berkumpul di Bundaran Petrosea dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Tutup PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai palang penindasan di tanah Papua.”
Wakil Koordinator Lapangan (Wakorlap), Riman Onawame, menyampaikan enam tuntutan dalam aksi tersebut, yaitu:
- Mengembalikan Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai sebagai tawaran politik dari Jakarta dan belum memberikan kesejahteraan sejak 2001 hingga saat ini.
- Membubarkan Majelis Rakyat Papua (MRP) di seluruh tanah Papua yang dianggap belum menjadi sarana efektif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.
- Menutup PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dinilai sebagai simbol penindasan di tanah Papua.
- Mengembalikan hak-hak masyarakat adat yang disebut telah dirampas atas nama negara.
- Menghentikan berbagai bentuk investasi dan militerisme yang dinilai berdampak pada genosida, etnosida, dan ekosida di tanah Papua.
- Memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi orang asli Papua.
Menanggapi aksi tersebut, Anggota DPRK Mimika, Mathius Yanengga, menegaskan bahwa pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat.
“Di honai ini, sebagai wakil rakyat, kami menerima aspirasi ini. Di daerah ini tidak boleh ada permusuhan di antara kita semua,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Papua. Menurutnya, kondisi saat ini masih diwarnai rasa saling curiga, baik antar sesama orang Papua maupun antara masyarakat Papua dan pihak luar.
“Kita tidak boleh terus hidup dalam rasa saling mencurigai. Ini hanya akan menciptakan perpecahan. Kita semua ingin Papua yang aman, damai, dan sejahtera,” tegasnya.
Mathius juga mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap lembaga terkait, khususnya Majelis Rakyat Papua (MRP).
“MRP tidak boleh diam. Harus berbicara untuk orang Papua,” ujarnya dengan tegas.
Di akhir penyampaiannya, ia mengajak seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik.
“Aksi hari ini sudah berjalan dengan damai dan tertib. Ini harus kita jaga bersama. Suara yang disampaikan dengan baik akan lebih kuat dan lebih didengar,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, juga menerima langsung tuntutan dari FRP Timika dan menyatakan kesiapan untuk menindaklanjutinya.
“Terima kasih telah menyampaikan aspirasi melalui aksi ini. Ini menjadi catatan bagi kami dan akan kami tindak lanjuti ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk ke DPR RI,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal aspirasi tersebut agar dapat ditindaklanjuti dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Aksi berlangsung aman dan tertib hingga selesai, dengan pengawalan dari aparat keamanan.
