PAPUADAILY – Sutradara Film Dokumenter Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono, menyebut situasi Papua saat ini memiliki kompleksitas persoalan yang bahkan menurutnya lebih berat dibanding konflik berkepanjangan di Aceh pada masa lalu.
“Papua itu kayak Aceh yang tanpa peliputan, tanpa coverage. Dan problemnya level masalahnya berlipat-lipat dari Aceh,” kata Dandhy di podcast Bocor Alus Tempo, dikutip Minggu (17/5/2026).
Ia menilai Papua menghadapi tumpukan persoalan besar secara bersamaan, mulai dari deforestasi, konflik agraria, perampasan tanah adat, operasi militer, hingga gelombang pengungsian warga sipil.
“Di Papua itu numpuk jadi satu. Deforestasinya, isu agrarianya, perampasan lahannya, operasi militernya, dan ada gelombang pengungsinya juga,” ujarnya.
Menurut Dandhy, salah satu ironi terbesar adalah minimnya ekspos isu Papua di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang semakin masif.
“Harusnya dengan semua orang pegang handphone, cerita sebesar ini ada di algoritma kita. Tapi banyak penonton bilang, setelah nonton Pesta Babi, mereka baru tahu Papua sedahsyat itu masalahnya,” katanya.
Ia menyebut terdapat tiga persoalan besar yang saat ini berlangsung di Papua namun dinilai nyaris tidak muncul dalam percakapan publik nasional.
Pertama, proyek pembukaan hutan skala besar yang disebut sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Kedua, keberadaan puluhan ribu pengungsi akibat konflik dan tekanan sosial. Ketiga, konflik bersenjata yang hingga kini masih berlangsung.
“Ada tiga peristiwa besar: kemanusiaan, ekologi, dan perampasan tanah. Tapi seperti jauh sekali dari kehidupan kita sehari-hari,” ujarnya.
Dandhy juga menyoroti sejumlah faktor yang menurutnya menyebabkan isu Papua minim mendapat perhatian. Salah satunya adalah pembatasan akses informasi saat situasi keamanan memanas.
“Kalau Papua lagi uprising besar, internet di-shutdown. Jadi by design, orang nggak boleh tahu apa yang terjadi di Papua,” katanya.
Selain itu, ia menilai media arus utama juga menghadapi persoalan bisnis dalam meliput Papua, mulai dari tingginya biaya liputan hingga rendahnya minat pasar.
“Media punya excuse, pembaca kami nggak suka cerita Papua. Liputannya mahal, risikonya besar secara politik, belum tentu dapat iklan,” ujar Dandhy.
Film Pesta Babi sendiri belakangan menjadi perbincangan luas setelah sejumlah agenda nonton bareng dan diskusi di beberapa daerah dilaporkan mengalami pembubaran. Kondisi itu justru memicu perhatian publik terhadap film tersebut dan memunculkan diskusi lebih luas tentang kebebasan berekspresi, konflik Papua, serta isu masyarakat adat.
Sebagai figur yang dikenal lewat film-film dokumenter kritis seperti Sexy Killers dan Dirty Vote, Dandhy menegaskan film ini dibuat untuk membuka ruang percakapan yang selama ini dianggap tabu.
“Film ini mudah-mudahan bisa membuka percakapan yang selama ini kita anggap tabu,” kata Dandhy dalam salah satu diskusi publik film tersebut.
Film dokumenter berdurasi sekitar 95 menit itu disutradarai Dandhy bersama sineas Papua, Cypri Paju Dale. Film ini diproduksi kolaboratif oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti WatchDoc, Greenpeace Indonesia, Jubi Media, dan Pusaka Bentala Rakyat.
Dokumenter mengambil latar di wilayah Papua Selatan, khususnya Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Film menyoroti dampak ekspansi proyek strategis nasional, termasuk pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk program pangan dan bioenergi terhadap masyarakat adat Marind, Awyu, Yei, dan Muyu.