Timika, Papuadaily – Bupati Mimika, Johannes Rettob menegaskan pertemuan kepala daerah se-Tanah Papua harus melahirkan rekomendasi yang kuat dan menjadi acuan bersama dalam memperjuangkan kepentingan Papua ke pemerintah pusat.
Menurutnya, forum ini tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial, tetapi harus menghasilkan satu suara bersama terkait masa depan Otonomi Khusus (Otsus), fiskal daerah, hingga arah pembangunan di Papua.
“Acara ini harus dikemas dengan baik dan harus mempunyai rekomendasi-rekomendasi yang bisa menjadi acuan bagi Provinsi Papua dan seluruh Tanah Papua,” ujarnya saat wawancara bersama media Timika pada 11 Mei 2026.
Sebagai tuan rumah, Johannes mengatakan Mimika juga berkewajiban menjaga jalannya kegiatan dengan baik agar seluruh pembahasan dapat berjalan maksimal.
Ia menilai hasil pertemuan tersebut nantinya harus menjadi suara bersama yang disampaikan kepada kementerian dan lintas sektor terkait di pemerintah pusat.
“Harus menjadi satu suara kuat untuk mengusulkan bagaimana posisi Papua kepada kementerian-kementerian terkait,” katanya.
Johannes juga menyoroti implementasi dana Otsus yang menurutnya perlu dievaluasi, meski selama ini sudah memiliki dasar hukum yang jelas melalui undang-undang.
“Kita ini sudah punya undang-undang, mungkin yang perlu dievaluasi bagaimana pengaturannya,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini daerah di Papua justru terlalu dibatasi oleh berbagai kepentingan dan aturan sehingga ruang gerak pemerintah daerah menjadi terbatas.
“Kita berharap ada otonomi dan delegasi kepada daerah, tetapi justru terlalu banyak diatur kepentingan-kepentingan. Akhirnya kita susah bergerak,” katanya.
Ia menegaskan setiap daerah di Papua memiliki kebutuhan berbeda sehingga kebijakan pembangunan tidak bisa disamaratakan.
Karena itu, Johannes menilai kolaborasi antardaerah di Tanah Papua menjadi hal penting untuk memperkuat pembangunan dan perlindungan masyarakat Papua.
“Setiap daerah punya kebutuhan berbeda, jadi kolaborasi itu penting untuk Papua,” ujarnya.
