Timika, PapuaDaily – Di tengah melimpahnya potensi laut Mimika, nelayan lokal justru masih kesulitan mendapatkan BBM. Tidak adanya SPBBM di kawasan Pomako dinilai sebagai bukti lemahnya kehadiran negara di wilayah pesisir.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai pun angkat suara, menilai kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan.
“Ini ironi. Laut kita kaya, tapi nelayan kita kesulitan BBM. Negara harus hadir, bukan diam,” tegas John.
Selama ini, nelayan di Kampung Pomako dan sekitarnya harus berjuang sendiri untuk mendapatkan bahan bakar. Akibatnya, aktivitas melaut terbatas dan pendapatan masyarakat tidak maksimal.
Ia menilai, solusi konkret yang harus segera diwujudkan adalah pembangunan kampung nelayan modern di Pomako, lengkap dengan SPBBM dan fasilitas pendukung lainnya.
“Kalau serius mau bangun sektor perikanan, SPBBM itu wajib. Tidak bisa ditawar,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (06/05/2026).
Tak hanya soal BBM, John NR Gobai juga menyoroti praktik transshipment yang selama ini diduga merugikan daerah. Kapal-kapal besar disebut langsung membawa hasil tangkapan ke luar Papua tanpa memberi dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal.
“Jangan sampai ‘emas biru’ Mimika justru memberi makan daerah lain. Ini harus dihentikan,” katanya.
Ia bahkan secara tegas meminta adanya aturan yang mewajibkan kapal menurunkan sebagian hasil tangkapan di Pomako.
Selain itu, praktik permainan distribusi BBM dan dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu juga ikut disorot.
“Kalau ada peluang usaha BBM, berikan ke masyarakat lokal. Jangan dikuasai oleh kelompok tertentu. Praktik seperti ini harus ditertibkan,” tegasnya.
Menurutnya, potensi laut Mimika seharusnya menjadi sumber kesejahteraan masyarakat, bukan hanya dinikmati oleh pihak luar. Hal ini sejalan dengan filosofi hidup masyarakat setempat, yaitu 3S: sagu, sampan, dan sungai.
Namun hingga kini, potensi tersebut dinilai belum dikelola secara maksimal.
John menegaskan, program kampung nelayan dari pemerintah pusat harus benar-benar diwujudkan di Pomako, yang dinilai paling siap dari sisi akses dan energi.
“Jangan lagi wacana. Ini kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar persoalan klasik seperti lahan tidak lagi dijadikan alasan untuk menghambat pembangunan.
“Ini untuk masyarakat. Fasilitas ini tidak dibawa ke Jakarta. Jadi jangan dipersulit,” pungkasnya.
