Timika, Papuadaily – Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran proyek pembangunan tahun 2026 menyusul lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM), material bangunan, serta tingginya biaya transportasi udara yang berdampak langsung pada biaya pelaksanaan pembangunan.
Akibat proses evaluasi tersebut, sejumlah proyek fisik yang masuk dalam kategori belanja modal belum dapat dilelang dan masih menunggu hasil review kemahalan harga yang ditargetkan selesai pada pertengahan Juni 2026.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menjelaskan bahwa secara umum struktur belanja daerah terdiri atas belanja pegawai, belanja jasa, dan belanja modal. Hingga saat ini, belanja pegawai dan belanja jasa telah berjalan sesuai rencana, sementara belanja modal masih dalam tahap penyesuaian.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh perhitungan biaya pembangunan telah sesuai dengan kondisi pasar terkini sebelum proses pengadaan dan lelang dilaksanakan.
“Saat ini kami sedang melakukan evaluasi dan review terkait kemahalan harga. Ini harus disesuaikan terlebih dahulu sebelum proses lelang dilakukan. Kalau dipaksakan lelang sekarang, belum tentu ada kontraktor yang bersedia mengikuti karena terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi,” kata Johannes, Senin (1/6/2026).
Ia mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM, avtur, fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat, hingga meningkatnya harga material dari pabrik menjadi faktor utama yang mendorong membengkaknya biaya pembangunan di Mimika.
Selain itu, sejumlah barang dan material yang dipasok dari Jakarta maupun Surabaya dilaporkan mengalami kenaikan harga hingga sekitar 22 persen. Kenaikan tersebut belum termasuk biaya distribusi dan pengiriman menuju wilayah Mimika yang selama ini menjadi salah satu komponen biaya terbesar dalam pelaksanaan proyek.
“Kenaikan harga ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Setelah proses review selesai, baru kegiatan pembangunan bisa mulai dijalankan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Mimika menargetkan proses review kemahalan harga dapat rampung pada pertengahan Juni 2026. Setelah itu, tahapan lelang proyek pembangunan akan segera dilaksanakan agar pekerjaan fisik dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
Sementara itu, kegiatan yang berkaitan dengan jasa konsultansi tidak terdampak penundaan dan tetap dapat dilaksanakan.
Menanggapi kemungkinan adanya pemangkasan anggaran pembangunan, Johannes menegaskan bahwa pemerintah tidak mengurangi nilai anggaran yang telah dialokasikan. Penyesuaian dilakukan pada volume pekerjaan agar tetap sesuai dengan kemampuan anggaran di tengah kenaikan harga.
“Harganya tidak bisa diubah karena mengikuti kondisi pasar. Yang disesuaikan adalah volumenya. Misalnya, jika sebelumnya direncanakan pembangunan sepanjang satu kilometer, maka bisa disesuaikan menjadi 800 meter atau 600 meter sesuai kemampuan anggaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi perubahan pekerjaan di tengah pelaksanaan proyek. Pemerintah daerah harus menyesuaikan perencanaan sejak awal karena aturan dalam peraturan presiden membatasi perubahan pekerjaan melalui mekanisme tambah kurang setelah kontrak ditandatangani.
Dengan langkah evaluasi tersebut, Pemkab Mimika berharap pelaksanaan pembangunan tetap berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai kondisi riil biaya di lapangan tanpa mengganggu kualitas hasil pekerjaan.
