Timika, Papuadaily – Pemerintah Kabupaten Mimika menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasj Daerah (Rakorda) Kependudulan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) se-Tanah Papua.
Kegiatan yang diikuti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) seluruh kota dan kabupaten di tanah Papua itu berlangsung di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Kamis (31/7/2025).
Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, serta Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi dan Wakil Ketua II DPD RI, Yorrys Raweyai hadir dalam pembukaan kegiatan itu.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mimika, Slamet Sutejo, dalam laporannya menyebutkan tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan persepsi, meningkatkan pemahaman dan memperkuat sinergitas seluruh jajaran Dukcapil.
“Dalam rangka menyiapkan basis data Orang Asli Papua (OAP) yang akurat, valid, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan serta perumusan berbagai kebijakan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat,” katanya.
Bupati Mimika Johannes Rettob dalam amanatnya menyampaikan pemerintah daerah sangat memprioritaskan data kependudukan dan pencatatan sipil. Sejauh ini pihaknya terus berinovasi memaksimalkan pengelolaan data dukcapil.
Hasilnya, pelayanan publik serta pengelolaan data dukcapil di Mimika cukup efektif berkat terobosan-terobosan baru yang terus dihadirkan.
Adapun beberapa inovasi yang sudah dihadirkan Disdukcapil Kabupaten Mimika seperti Jemput Bola Adminduk dengan layanan Orlando (Operator Layanan Administrasi Online), Si Lincah Dukcapil, Cafe Adminduk, Antrian Online, dan Dukcapil Siaga.
“Ada satu program yang baru kita buat di sini namanya Lala Pu Kaka (Lahir Langsung Punya Kartu Keluarga). Ini satu inovasi yang kita buat dan program ini yang kita buat menarik, semua fasilitas kesehatan ada petugas Disdukcapil. Itu salah satunya, ada banyak juga cara lainnya,” kata John.
Buopati John mengatakan, berbagai pendekatan yang dilakukan cukup efektif di Kabupaten Mimika. Pendekatan-pendekatan ini jugalah yang membawa Mimika dinobatkan sebagai daerah Smart City oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia beberapa tahun silam.
Di Mimika sendiri, jumlah penduduk OAP baik dari dua suku besar Amungme dan Kamoro maupun lima suku kekerabatan lainnya telah mencapai lebih dari 171 ribu jiwa dari total keseluruhan penduduk di Mimika 318.679 jiwa.
“Jadi saya rasa ini sudah stak, mungkin tidak naik-naik lagi, mungkin kalau ada perpindahan-perpindahan,” ucap Johannes.
Rakorda ini dilaksanakan dengan mengangkat tema; Percepatan Pendataan dan Penginputan Database Orang Asli Papua (OAP) serta Digitalisasi Layanan Adminduk untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Tanah Papua.
Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley dalam amanatnya mengatakan, dalam Rakorda ini setidaknya ada dua hal yang menjadi fokus utama Disdukcapil se-Tanah Papua.
Yang pertama, percepatan pendataan dan penginputa database OAP agar tersedia data akurat sebagai dasar dari kebijakan serta penentuan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.
“Data orang asli Papua sangat penting untuk memastikan pembangunan di tanah Papua agar dapat berjalan, adil, inklusif dan berkelanjutan serta melindungi hak-hak orang asli Papua,” kata Deinas.
Deinas melanjutkan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil juga telah meluncurkan sebuah aplikasi bernama SIAK Plus (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) untuk pendataan OAP secara detail.
Ia juga menambahkan, penting untuk segera menyepakati klasifikasi OAP sesuai Undang-Undang Otsus Nomor 21 tahun 2021 melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua.
Kemudian, yang kedua adalah digitalisasi layanan adminduk di tanah Papua menjadi bagian penting dari transformasi layanan publik menuju era digital.
Di Papua, kata Deinas, tantangan yang dihadapi meliputi jaringan internet, kondisi sosial masyarakat dan faktor keamanan sehingga pencapaian dokumen adminduk di tanah Papua masih rendah dibandingkan provinsi lain.
Diperlukan sinergitas semua pihak untuk mempercepat pendataan, pemanfaatan teknologi digital dan pemerataan akses layanan.
“Disdukcapil diharapkan terus berkomitmen memberikan layanan inklusif melalui upaya Jemput Bola termasuk di daerah pesisir dan terpencil demi memastikan kepastian hukum dan perlindungan identitas bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua,” tutupnya.
Selanjutnya, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengungkap, bahwa mengelola daerah memang bukanlah sesuatu hal yang bisa dianggap mudah.
Katanya, urusan dukcapil biasanya bukanlah menjadi pelayanan dasar, tetapi justru menjadi dasar dari semua pelayanan.
Dokumen Kependudukan tidak hanya sekedar pengakuan hukum tetapi juga membawa konsekuensi yang begitu besar. Hal ini bahkan menjadi basis atas segala jenis pelayanan.
“Saya sering bilang bahwa urusan dukcapil bukan urusan pelayanan dasar, tapi justru mendasari semua urusan, ini harus kita perhatikan,” kata Teguh.
Untuk itu, Ia mengapresiasi dan meminta kepada para pimpinan daerah untuk memberikan atensi serius terhadap urusan Dukcapil.
“Dan kedepan saya harap urusan dukcapil terus dapat perhatian dari bapak-bapak sekalian,” pungkasnya.
