Timika, Papuadaily – Kabupaten Mimika kini resmi memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) pertama di Papua Tengah sebagai bagian dari upaya mereformasi birokrasi yang digagas kepala daerah setempat.
Soft launching MPP digelar pada Rabu (18/6/2024) di lantai 3 Kantor Dinas Dukcapil Mimika, Jalan Cenderawasih, dipimpin langsung oleh Bupati Mimika Johanes Rettob didampingi Wakil Bupati Emanuel Kemong.
MPP Mimika dirancang sebagai pusat layanan terintegrasi, di mana masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi dalam satu lokasi.
Total tersedia 33 jenis layanan publik, meliputi 13 dari instansi vertikal, 16 dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Mimika, serta 4 layanan dari BUMN dan BUMD.
Dalam sambutannya, Bupati Johanes Rettob menekankan bahwa keberadaan MPP merupakan bagian dari program prioritas 100 hari kerjanya.
Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya slogan, melainkan aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami ingin memastikan pelayanan publik berlangsung cepat, transparan, dan efisien. Waktu maksimal tiap urusan kami targetkan hanya 15 menit. Beberapa layanan memang berbayar, tapi sebagian besar gratis,” ujar Johannes.
Lebih jauh, Johanes mengakui kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sempat merosot karena pelayanan yang dianggap lambat dan penuh janji. MPP ini diharapkan menjadi tonggak pemulihan kepercayaan itu.
“Tugas kita sekarang adalah membuktikan bahwa pemerintah hadir bukan hanya dalam pidato, tapi dalam pelayanan nyata yang berkualitas,” katanya dengan tegas.
Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Otok Kuswandaru, yang turut hadir secara virtual, memberikan apresiasi atas inisiatif Pemkab Mimika. Ia menilai MPP sebagai langkah konkret dalam menghadirkan pelayanan prima yang menjangkau masyarakat secara langsung.
“MPP bukan hanya menyederhanakan layanan, tapi juga membuat masyarakat merasa dihargai. Ini contoh reformasi birokrasi yang patut ditiru daerah lain,” ungkapnya.
Kehadiran MPP ini, Mimika diharapkan menjadi pelopor layanan publik modern di wilayah Papua Tengah cepat, bersih, transparan, dan fokus pada kebutuhan masyarakat.
MPP bukan sekadar gedung layanan, melainkan simbol perubahan cara kerja pemerintahan yang lebih berpihak pada rakyat.
