Timika, Papuadaily – Pemuda Amungme dan Kamoro mendatangi kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Jumat (23/5/2025), menuntut seleksi pegawai berpihak kepada putra-putri asli setempat.
Para pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Amungsa (APA) dan Aliansi Pemuda Kamoro (APK) diterima Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, kemudian melanjutkan pertemuan dengan Bupati Mimika Johannes Rettob.
Aliansi Pemuda Amungsa pada intinya meminta bupati dan wakil bupati Mimika mengambil kebijakan khusus dalam formasi 315 kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024.
“Jika itu tidak terakomodir, kita akan duduk di kantor bupati sampai aspirasi terjawab,” ucap Elois Kemong, Ketua APA.
Elois menegaskan tidak ingin lagi harapan Amungme dan Kamoro berakhir tanpa kepastian. Ia bahkan ancam bakal memobilisasi massa dalam jumlah besar jika aspirasi ini tidak terjawab.
“Yang bilang Labeti, Labeko, Labepa seperti begitu tidak boleh terjadi lagi. Sehingga saya dengan teman-teman Kamoro, Sempan maupun Amungme, kami siap kawal perjuangan ini,” tegasnya.
Respon Bupati Mimika
Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan perjuangan ini membutuhkan proses. Karena itu, dia minta pemuda Amungme dan Kamoro bersabar dan mempercayakan proses ini kepada bupati dan wakil bupati Mimika.
“Percayakan kepada saya dan wakil bupati urus ini dengan benar dan baik. Perjuangan ini tidak sia-sia. Kalian minta 280 kuota, saya belum bisa jawab. Tetapi kita mau usahakan lebih banyak kuota dari itu,dan itu bisa saja terjadi,” ucap John.
Menurut John, seleksi CPNS saat ini harus mengikuti prosedur tes dan ketentuan yang berlaku. Kebijakan menentukan kuota CPNS berlaku secara nasional oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah kabupaten.
“Percayakan, kami akan berjuang tetapi negara ini bukan kami dua yang punya. Tapi negara ini Republik Indonesia. Jadi kami berjuang bagaimanapun juga tetap harus melewati atasan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih tinggi dari pada kita,” katanya.
“Kita di daerah ini hanya melaksanakan saja. Kalau pemerintah pusat bisa tentukan pemerintah daerah bisa angkat pegawai sendiri, kami sudah angkat. Tapi kan tidak bisa angkat pegawai sendiri menjadi pegawai negeri, (kalau bisa) wah kami sudah angkat kamu saja,” lanjutnya.
Bupati John mengingatkan putra-putri asli Mimika tetap berupaya menyiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS. Pemerintah daerah, kata dia, juga akan membantu melalui pelatihan dan sosialisasi.
“Kita siapkan pelatihan-pelatihan, kuota itu kalau dibuka, entah itu optimalisasi, entah formasi baru. Tetap akan dilakukan test-test, tetap kita berjuang untuk bagaimana caranya sistem ini kamu dapatkan, ini tugas kami pemerintah. Kami berjuang untuk itu,” pungkas John.
Sebelumnya, pemuda Amungme Kamoro berunjuk rasa di SMP Negeri 2 Mimika hingga membuat tes seleksi PPPK 2024 batal yang sedianya dilaksanakan pada Kamis (22/5/2025).
Mereka juga sempat memblokade kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Jalan Poros SP 5. Pintu kantor tersebut dipalang menggunakan kayu dan ranting pohon hingga aktivitas kantor sempat lumpuh.
