Timika, Papuadaily – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, merespons kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan sejumlah orang tua usai mengonsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura, Papua.
Menyikapi kejadian tersebut, BGN menetapkan kasus keracunan sebagai kejadian fatal dan menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap setiap insiden serupa.
Pernyataan itu disampaikan Kepala BGN usai memimpin rapat pimpinan yang salah satunya membahas evaluasi penanganan kasus keracunan dalam pelaksanaan Program MBG.
“Kasus keracunan bukan lagi kami anggap sebagai kejadian kecil atau menonjol. Sesuai hasil rapat, statusnya kami tingkatkan menjadi kejadian fatal. Ini menyangkut nyawa seseorang, kondisi kesehatan, dan keamanan penerima manfaat program,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Ia menegaskan, setiap kasus keracunan harus diperlakukan sebagai persoalan serius karena menyangkut keselamatan anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat yang menerima manfaat program.
Menurutnya, setiap kali terjadi dugaan keracunan, Badan Gizi Nasional akan langsung menghentikan sementara operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan tersebut.
“Setiap ada kasus keracunan, dapur atau SPPG langsung kami suspend. Selanjutnya kami melakukan investigasi, mulai dari pemeriksaan hasil laboratorium bersama dinas kesehatan setempat hingga evaluasi terhadap seluruh proses penyediaan makanan,” katanya.
Selain memeriksa kualitas makanan, investigasi juga dilakukan terhadap seluruh petugas yang terlibat, terutama Kepala SPPG sebagai penanggung jawab operasional dapur.
Apabila hasil investigasi menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran, Kepala SPPG akan langsung dicopot dari jabatannya. Hasil pemeriksaan selanjutnya menjadi dasar bagi BGN untuk menentukan sanksi lanjutan, termasuk kemungkinan pemberhentian sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau tidak memperpanjang masa kontraknya.
“Kejadian keracunan tidak boleh terulang lagi. Kami menerapkan zero tolerance terhadap kasus keracunan karena ini menyangkut keselamatan, kesehatan, dan keamanan anak-anak kita,” tegasnya.
Ia berharap kasus keracunan yang terjadi, termasuk di Kabupaten Jayapura, menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara Program MBG agar memperketat pengawasan terhadap keamanan pangan, kebersihan dapur, dan kualitas penyajian makanan sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang.
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, memastikan seluruh pasien yang diduga terdampak insiden program MBG di Distrik Depapre memperoleh penanganan medis secara maksimal. Pemerintah Kabupaten Jayapura juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut agar kejadian serupa tidak terulang.
Penegasan itu disampaikan Bupati Yunus Wonda saat kembali mengunjungi pasien yang masih menjalani perawatan di RSUD Yowari, Sentani, Rabu (5/8/2026).
Menurut Yunus Wonda, sejak jumlah pasien meningkat pada Selasa malam, Pemerintah Kabupaten Jayapura langsung mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Penambahan tempat tidur, tenda perawatan, tenaga kesehatan, obat-obatan, hingga peralatan medis dilakukan untuk memastikan seluruh pasien mendapatkan pelayanan secara cepat dan optimal.
“Saya sudah meminta seluruh fasilitas kesehatan dibuka. Tempat tidur, infus, obat-obatan, dan tenaga medis harus tersedia agar semua pasien mendapatkan penanganan maksimal,” tegasnya.
Ia mengatakan, hingga saat ini belum ada korban meninggal dunia. Sebagian besar pasien datang dengan keluhan sakit perut, pusing, demam, hingga kejang, dan seluruhnya masih dalam pemantauan intensif oleh tim medis.
