Timika, Papuadaily – Pemerintah Kabupaten Mimika bersama DPRK Mimika memperkuat langkah penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Mimika, termasuk memastikan keamanan masyarakat serta mencegah konflik meluas ke kelompok masyarakat lainnya.
Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan dan membutuhkan dukungan DPRK agar upaya tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama.
Ia mengatakan, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari solusi untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang terdampak konflik.
“Kita sama-sama untuk mengumpulkan. Nanti kamu tanya lebih detail orang-orang, bagaimana mencari solusi memberikan keamanan kepada ini. Ada beberapa langkah-langkah yang sudah kita lakukan dan itu akan kita segera lakukan,” katanya di Timika, Rabu (2/9/2026).
Ia menegaskan, pemerintah juga meminta dukungan DPRK terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan, khususnya dalam penanganan keamanan.
“Saya datang hari ini kita hanya minta dukungan kepada DPR supaya apa yang mau ditangani oleh pemerintah, keamanan, kita lakukan dan semua dukung,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau menegaskan, penyelesaian konflik tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan adat apabila tindakan kekerasan telah berada di luar konteks perang adat.
Menurutnya , hukum positif harus tetap ditegakkan untuk mencegah pembunuhan dan tindakan kekerasan terus terjadi dengan alasan adat.
“Pertama, hukum positif harus diambil supaya hal ini tidak terus bergulir. Karena sayang sekali kalau ini adat berjalan terus, sudah jauh di luar daripada apa ya, menyimpang dari undang-undang,” kata Primus.
Ia menjelaskan, dalam konteks adat, korban perang merupakan mereka yang menjadi korban dalam situasi perang di lapangan. Namun, pembunuhan yang dilakukan di luar konteks tersebut dinilai telah menyimpang.
“Kalau menurut adat bahwa itu di perang, di lapangan perang baru mereka hitung bahwa itu adalah korban perang. Tapi ini tidak, membunuh di luar. Ini sudah menyimpang sekali,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pembiaran terhadap tindakan kekerasan dengan alasan adat dapat menjadi preseden berbahaya bagi masyarakat.
“Kalau orang saling membunuh di luar nanti bilang, ‘Ah ini adat, ini adat,’ bahaya. Orang masyarakat kami ini akan semena-mena melakukan hal kejahatan di luar ini dan yang lain ikut ketakutan,” ujarnya.
Ia juga meminta agar konflik tidak meluas dan menyasar masyarakat dari suku lainnya di Mimika.
“Jangan sampai juga menyasar ke suku-suku yang lain. Ini sangat kita sayangkan sekali,” katanya.
Dalam penanganan situasi tersebut, Primus menyebut DPRK Mimika akan memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah daerah dan aparat keamanan. Ia juga mengapresiasi langkah Kapolres Mimika dan Dandim 1710/Mimika yang telah berada di lokasi serta menyiapkan pos tanggap darurat untuk mendukung pengamanan.
“Pak Kapolres dan Pak Dandim sudah di sana, sudah menyiapkan pos untuk tanggap darurat di sana untuk keamanan. Dan ada beberapa hal penting yang mungkin sudah dilakukan. Ini sudah luar biasa,” tutupnya.
