Timika, Papuadaily – Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Marselino Mameyau, mulai membenahi tata kelola internal sejak ditunjuk pada 5 Oktober 2026. Penataan sistem manajemen dan pembagian tugas menjadi prioritas awal sebelum memperkuat penanganan berbagai persoalan kesehatan masyarakat.
Di saat bersamaan, Marselino membuka ruang bagi masyarakat dan pengusaha lokal, termasuk pengusaha asli Papua, untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan sektor kesehatan. Namun, keterlibatan tersebut harus tetap mengikuti mekanisme, proses evaluasi, dan ketentuan yang berlaku.
Dalam wawancara setelah mulai bertugas, ia mengungkapkan bahwa sejumlah pengusaha lokal telah mendatangi kantor Dinas Kesehatan Mimika untuk menyampaikan aspirasi serta menjajaki peluang berkontribusi dalam program kesehatan.
Ia menyambut baik antusiasme tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap usulan tidak serta-merta dapat ditindaklanjuti tanpa melalui peninjauan terhadap kebutuhan program dan prosedur administrasi.
“Saya sambut baik. Saya bilang kepada mereka, sabar dulu, saya lihat dulu dan saya pastikan dulu. Semua orang berharap ada perubahan, tetapi semua tetap harus melalui mekanisme yang ada. Kalau proses review sudah selesai, baru bisa saya sampaikan dengan jelas,” kata Marselino di Timika, Kamis (8/10/2026).
Menurut dia, keterbukaan pemerintah terhadap pengusaha lokal harus berjalan seiring dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Setiap peluang kerja sama perlu disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, ketersediaan program, serta mekanisme seleksi yang berlaku.
Prinsip tersebut, kata dia, penting untuk memastikan partisipasi masyarakat dan dunia usaha tidak mengabaikan aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya siap tampung semua aspirasi masyarakat. Delapan jam di kantor ini saya tidak ke mana-mana. Saya tidak bisa menghindar dari masyarakat; nanti kita akan terus bertemu. Yang penting, semua masuk melalui mekanisme dan aturan yang berlaku,” katanya.
Benahi Internal Sebelum Perkuat Pelayanan
Di lingkungan internal, pembenahan birokrasi menjadi agenda pertama yang ingin dituntaskan. Ia menilai penataan sistem manajemen dan pembagian kerja diperlukan agar setiap bidang di Dinas Kesehatan berjalan sesuai tugas dan fungsinya.
Langkah tersebut juga ditujukan untuk mencegah tumpang tindih kegiatan serta memperjelas koordinasi dalam pelaksanaan program kesehatan.
“Yang pertama saya lakukan adalah membenahi kantor dulu. Sistem manajemen harus saya rapikan dan saya kembalikan pada jalurnya. Saya ingin mengembalikan roh Dinas Kesehatan terlebih dahulu, setelah itu baru kita bergerak lebih kuat keluar untuk menjawab isu-isu kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Ia memperkirakan proses penataan internal membutuhkan waktu sekitar dua minggu. Selama periode tersebut, koordinasi antarbagiannya akan diperkuat agar pelaksanaan program lebih terarah dan sesuai dengan perencanaan.
Pembenahan internal dinilai menjadi fondasi penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Dengan sistem kerja yang lebih tertata, program diharapkan dapat berjalan optimal dan respons terhadap kebutuhan masyarakat menjadi lebih cepat.
Malaria, Kabut Asap, Stunting, dan TB jadi Perhatian
Selain membenahi birokrasi, Marselino juga menyoroti sejumlah persoalan kesehatan yang membutuhkan perhatian, antara lain malaria, dampak kabut asap, stunting, dan tuberkulosis (TB).
Malaria menjadi salah satu isu yang ingin diprioritaskan mengingat beban kasus di Mimika masih tinggi. Sementara itu, dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat turut menjadi perhatian, termasuk kemungkinan memperkuat upaya perlindungan warga melalui pembagian masker.
Program penanganan stunting dan tuberkulosis juga disebut tetap membutuhkan perhatian dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Menurut dia, berbagai persoalan tersebut membutuhkan sistem kerja yang solid di dalam organisasi. Karena itu, penataan manajemen tidak semata-mata menyangkut urusan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan dinas dalam menjalankan program dan merespons persoalan kesehatan secara efektif.
Buka Ruang Dialog, Jaga Akuntabilitas
Marselino menegaskan bahwa penataan organisasi tidak akan menutup akses masyarakat terhadap pemerintah. Ia mempersilakan pengusaha, tokoh masyarakat, dan warga menyampaikan aspirasi maupun usulan terkait kebutuhan pelayanan kesehatan.
Namun, keterbukaan tersebut tidak berarti setiap permintaan dapat langsung dipenuhi. Seluruh usulan tetap harus ditelaah berdasarkan kebutuhan, kewenangan, dan aturan yang berlaku.
“Silakan datang, kita bicara. Saya akan dengar dan saya tampung. Tetapi saya juga harus memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Saya ingin perubahan itu benar-benar terasa, bukan hanya cepat tetapi juga benar secara administrasi dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara Dinas Kesehatan Mimika, masyarakat, dan dunia usaha. Di sisi lain, kepatuhan terhadap prosedur tetap menjadi prinsip dalam menentukan bentuk partisipasi maupun pelaksanaan program.
Dengan pembenahan internal, keterbukaan terhadap aspirasi, dan penajaman prioritas kesehatan, Dinas Kesehatan Mimika diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
