Mimika  

Setara Institute Dorong KKT II Lahirkan Regulasi Toleransi di Daerah

Timika, Papuadaily – Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Timika diharapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi dan berbagi pengalaman. Forum tersebut juga didorong melahirkan prakarsa regulasi di daerah untuk memperkuat toleransi, kerukunan, dan kebinekaan di Indonesia.

Harapan itu disampaikan Direktur Eksekutif Setara Institute, Halim Hasan, saat memberikan sambutan pada hari kedua KKT II Tahun 2026, Minggu (15/11/2026).

banner 325x300

Ia mengatakan, salah satu hal penting yang perlu didorong melalui konferensi tersebut adalah keterlibatan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem toleransi. Menurutnya, regulasi di tingkat nasional tidak mudah diwujudkan karena membutuhkan proses politik dan kesepakatan berbagai pihak.

Karena itu, inisiatif dari daerah dinilai menjadi langkah yang lebih memungkinkan untuk memperkuat kehidupan toleransi di tengah masyarakat.

“Yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa di tingkat lokal. Itu yang sering kami sebut sebagai bottom-up democracy,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Setara Institute telah menerbitkan laporan tahunan mengenai pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (freedom of religion and belief) sejak 2007. Namun, sejak 2014, pihaknya mulai mempertanyakan sejauh mana perubahan yang terjadi dalam upaya perlindungan kebebasan beragama di Indonesia.

Menurutnya, perubahan regulasi di tingkat nasional masih terbatas. Mendorong lahirnya undang-undang, peraturan presiden, maupun peraturan pemerintah membutuhkan proses yang tidak sederhana.

Untuk itu, Setara Institute ingin menggandeng Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama agar bersama-sama mendorong berbagai inisiatif dari pemerintah daerah.

Selain regulasi, ia menekankan bahwa penguatan toleransi membutuhkan tiga bentuk kepemimpinan, yakni kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan birokrasi (bureaucratic leadership), dan kepemimpinan sosial (societal leadership).

Ketiganya dinilai memiliki peran penting dalam membangun ekosistem toleransi, harmoni, kerukunan, dan inklusi di Indonesia.

Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan media sosial dan teknologi digital membawa tantangan tersendiri bagi generasi muda. Karena itu, diperlukan upaya membangun ketahanan sosial agar generasi mendatang tidak mudah terpengaruh berbagai distraksi yang dapat mengganggu kehidupan bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Halim turut menjelaskan bahwa Konferensi Kota Toleran memiliki cakupan berbeda dengan Indeks Kota Toleran (IKT).

Menurutnya, Indeks Kota Toleran berfokus pada kota sebagai unit pemerintahan, sedangkan Konferensi Kota Toleran memiliki cakupan lebih luas, mencakup kabupaten, provinsi, hingga masyarakat sipil.

Ia mengatakan, toleransi bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

“Kita harus berkolaborasi dalam satu kesatuan, dalam keindonesiaan, dalam kebinekaan. Agama tidak boleh menjadi pemecah belah bagi kita semua. Identitas tidak boleh menjadi pemecah belah,” katanya.

Ia menegaskan, Konferensi Kota Toleran merupakan ruang untuk mempertemukan berbagai pihak, bertukar praktik baik, berbagi pengetahuan, serta membicarakan regulasi dan tantangan dalam merawat keberagaman.

Baginya, hal paling penting dari pertemuan tersebut adalah membangun ruang perjumpaan dan kolaborasi. Sebab, persoalan keberagaman tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.

Melalui KKT II di Timika, ia berharap berbagai inisiatif yang lahir dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kebinekaan Indonesia.