Timika, Papuadaily – Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Timika (SOMAMA-TI) mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika segera merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Orang Asli Papua (UMKM OAP).
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (9/11/2026). Massa yang dikoordinir Yoki Sondegau itu turut menyuarakan tuntutan penyediaan tempat berjualan yang layak bagi mama-mama Papua, khususnya pedagang pinang dan komoditas lokal.
Dalam orasinya, massa menilai hingga saat ini keberadaan Perda tersebut belum memberikan perubahan nyata bagi mama-mama Papua yang menggantungkan hidup dari hasil penjualan komoditas lokal.
Mereka juga mempertanyakan penertiban pedagang di pinggir jalan yang dinilai belum diimbangi dengan penyediaan lokasi usaha pengganti yang layak.
Massa meminta pemerintah tidak hanya menegakkan aturan ketertiban, tetapi juga memberikan solusi bagi pedagang kecil agar tetap dapat menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kami bukan menolak aturan. Kami hanya minta adil, tempat yang layak, dan janji yang dilaksanakan. Itu saja permintaan kami,” demikian salah satu seruan dalam aksi tersebut.
Koordinator aksi, Yoki Sondegau, mengatakan perjuangan untuk mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan bagi mama-mama pasar telah dilakukan sejak 2022. Menurutnya, pemberdayaan UMKM OAP tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Koperasi dan UMKM, tetapi membutuhkan keterlibatan sejumlah OPD.
Ia menyebut Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, serta Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak juga perlu mengambil peran sesuai tugas masing-masing.
Karena itu, SOMAMA-TI meminta pemerintah segera menyusun Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana Perda Nomor 4 Tahun 2024, menyediakan pasar yang layak, memberikan akses transportasi, serta memperluas pelatihan dan pendampingan usaha bagi mama-mama Papua.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sekretaris Daerah Mimika, Abraham Kateyau, mengatakan Perda Nomor 4 Tahun 2024 memang mengatur perlindungan dan pemberdayaan UMKM OAP. Namun, terdapat sejumlah ketentuan yang dinilai masih perlu diperjelas agar dapat diterapkan secara maksimal.
Menurutnya, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan DPRK untuk menyempurnakan pasal-pasal yang belum jelas sehingga regulasi tersebut dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua.
“Kami akan menyampaikan kembali kepada DPRD untuk menyempurnakan pasal-pasal yang masih perlu diperbaiki dan dilengkapi, sehingga Perda ini nantinya dapat benar-benar dilaksanakan dan memberikan perlindungan serta pemberdayaan yang nyata bagi masyarakat orang asli Papua, khususnya mama-mama pasar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Mimika menjelaskan Perda tersebut memberikan ruang dan porsi lebih besar kepada masyarakat asli Papua dalam perdagangan komoditas lokal, tanpa menutup kesempatan bagi warga lainnya.
Komoditas lokal yang diidentifikasi dalam regulasi tersebut antara lain pinang, ubi-ubian, sagu dan olahannya, tanaman obat dan herbal lokal, aksesori khas daerah, serta noken.
Ia menjelaskan, pengaturan teknis mengenai lokasi penjualan, pembagian zona, dan mekanisme pelaksanaan akan dituangkan dalam Peraturan Bupati.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang, juga meminta OPD terkait segera mengonsolidasikan data penerima bantuan agar penyalurannya tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat asli Papua yang membutuhkan.
Ia turut menyoroti persoalan lokasi berjualan mama-mama Papua. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan tempat yang disiapkan benar-benar layak, strategis, dan mudah dijangkau pembeli sebelum meminta pedagang berpindah dari pinggir jalan.
Dalam aksi tersebut, SOMAMA-TI menyerahkan surat pernyataan sikap berisi delapan tuntutan kepada Sekda Mimika. Salah satu tuntutan lainnya adalah memberikan prioritas kepada pelaku UMKM OAP dalam perdagangan komoditas lokal melalui pengaturan akses tempat berjualan, distribusi, dan pemasaran.
Mereka menegaskan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Pertemuan antara perwakilan massa dan pemerintah daerah berlangsung di ruang rapat Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika. Aksi berakhir sekitar pukul 12.28 WIT setelah penyerahan surat pernyataan sikap dan ditutup dengan doa.
