Timika, Papuadaily – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika mempercepat transformasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintahan digital yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kabupaten Mimika dinilai memiliki modal kuat untuk menjadi percontohan penerapan pemerintahan digital di Provinsi Papua Tengah.
Hal itu disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi Kementerian PAN-RB, Muhammad Aferus, usai menghadiri Rapat Dewan Smart City Kabupaten Mimika yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) Perubahan dan Pengembangan SPBE menjadi Pemerintahan Digital di Timika, Rabu (8/7/2026).
Menurut Aferus, arah transformasi digital pemerintahan kini tidak lagi sekadar berfokus pada digitalisasi administrasi birokrasi, melainkan mengedepankan pelayanan publik yang cepat, terintegrasi, dan berpusat pada masyarakat.
“Kalau dulu perspektifnya lebih banyak administratif dari perspektif pemerintah, sekarang perspektifnya adalah masyarakat. Bagaimana pemerintah merespons masukan masyarakat melalui berbagai kanal sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan kepuasan masyarakat meningkat,” katanya.
Ia mengatakan, digitalisasi pemerintahan harus mampu menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah dituntut membangun sistem pelayanan yang responsif terhadap setiap aspirasi maupun pengaduan, baik yang disampaikan melalui layanan tatap muka maupun kanal digital.
Aferus menilai capaian implementasi SPBE Kabupaten Mimika saat ini menjadi yang paling maju di Papua Tengah. Komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital dinilai menjadi fondasi penting untuk melangkah menuju pemerintahan digital yang terintegrasi.
“Saya kira Timika menjadi leader di Papua Tengah. Kami berharap dengan komitmen Bupati dan seluruh jajarannya, Mimika dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain dalam penerapan pemerintahan digital,” ujarnya.
Salah satu agenda strategis yang tengah didorong, lanjut Aferus, ialah pembangunan Timika Satu Data, yakni integrasi data seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) ke dalam satu platform yang saling terhubung.
Melalui interoperabilitas sistem, seluruh data OPD dapat dikonsolidasikan sehingga menghasilkan informasi yang valid dan andal sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah sekaligus memperluas keterbukaan informasi pembangunan kepada masyarakat.
“Semua informasi dari OPD bisa terkonsolidasi dalam satu sistem sehingga datanya valid dan reliable untuk pengambilan keputusan maupun memberikan informasi pembangunan kepada masyarakat,” katanya.
Selain penguatan tata kelola data, Kementerian PAN-RB juga mengapresiasi keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital pertama di Provinsi Papua Tengah yang telah dikembangkan Pemerintah Kabupaten Mimika. Menurut Aferus, keberadaan MPP Digital menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi.
Meski demikian, ia menegaskan pelayanan publik tidak boleh bergantung pada satu lokasi pelayanan saja. Dengan karakteristik wilayah Mimika yang luas, pemerintah daerah didorong menerapkan konsep omni-channel, yakni menghadirkan layanan melalui berbagai saluran agar masyarakat dapat mengakses pelayanan dengan lebih mudah.
Konsep tersebut, kata dia, dapat diwujudkan melalui pelayanan jemput bola, penyediaan anjungan pelayanan mandiri, hingga pembangunan MPP mini di pusat-pusat aktivitas masyarakat. Seluruh layanan itu tetap didukung sistem digital yang terintegrasi sehingga proses pelayanan berlangsung lebih efektif dan efisien.
“Pelayanan bukan hanya di MPP. Dengan wilayah Mimika yang luas, perlu ada layanan jemput bola, anjungan pelayanan mandiri, bahkan MPP mini di pusat-pusat aktivitas masyarakat. Back-end-nya tetap digital, tetapi pelayanannya bisa hadir langsung di tengah masyarakat,” ujarnya.
Aferus menambahkan, Kementerian PAN-RB akan terus mendampingi pemerintah daerah di kawasan Indonesia Timur, termasuk seluruh wilayah Papua, dalam mempercepat implementasi pemerintahan digital melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Kami mendorong pemerintahan digital di wilayah timur Indonesia dan siap berkolaborasi semaksimal mungkin agar transformasi digital berjalan optimal,” katanya.
