Mimika  

Bupati Mimika: Pemerintahan Digital Harus Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat

Bupati Mimika Johannes Rettob. (Papuadaily/Sevianto)

Timika, Papuadaily – Pemerintah Kabupaten Mimika mulai mempersiapkan transformasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintahan digital yang lebih berorientasi pada pelayanan publik.

Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Perubahan dan Pengembangan SPBE menjadi Pemerintahan Digital yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mimika, Rabu (8/7/2026).

FGD tersebut dirangkaikan dengan rapat Dewan Smart City yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, akademisi, hingga kalangan profesional untuk menentukan arah pengembangan tata kelola pemerintahan digital di Kabupaten Mimika.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan rapat Dewan Smart City merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tiga bulan sebagai bagian dari implementasi Mimika sebagai Kabupaten Smart City.

“Semua pihak terlibat, baik pemerintah, swasta, akademisi, profesional dan lainnya. Salah satu materi yang dibahas hari ini adalah perubahan dari SPBE menuju pemerintahan digital,” ujarnya.

Menurut Johannes, pemerintah saat ini dihadapkan pada pilihan untuk tetap berfokus pada SPBE atau mulai bertransformasi menuju pemerintahan digital yang cakupannya lebih luas.

“Kalau SPBE lebih banyak pada administrasi pemerintahan, sedangkan pemerintahan digital lebih fokus pada pelayanan secara keseluruhan kepada masyarakat. Hari ini kita mengambil keputusan, kita mau melangkah ke arah mana,” katanya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Mimika memilih untuk mengarah pada pemerintahan digital. Namun, transformasi tersebut membutuhkan komitmen dan kesamaan visi dari seluruh perangkat daerah.

“Pemerintahan digital membutuhkan waktu karena semua harus memiliki semangat yang sama. Kuncinya adalah komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi,” ujarnya.

Johannes menjelaskan, salah satu syarat utama penerapan pemerintahan digital adalah integrasi data antarlembaga agar seluruh informasi dapat diakses secara real-time dan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan.

“Data harus terintegrasi secara keseluruhan sehingga bisa diketahui secara real-time. Itu jauh lebih efisien. Nantinya masyarakat akan merasakan sendiri apakah pelayanan itu benar-benar semakin baik atau tidak,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, nilai indeks SPBE Kabupaten Mimika saat ini berada di angka sekitar 2,5 dan diharapkan terus meningkat.

“SPBE terbaik di Indonesia saat ini ada di Kabupaten Sumedang. Nilai kita sekitar 2,5. Harapannya tahun ini bisa meningkat. Kalau SPBE sudah bagus, maka menuju pemerintahan digital akan jauh lebih mudah,” pungkasnya.