Nabire, Papuadaily – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) memaparkan ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026 yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah pada tahun mendatang.
Pemaparan tersebut disampaikan dalam kegiatan yang berlangsung di ruang kerja Bapperida Papua Tengah, Selasa (7/1/2026), dengan menitikberatkan pada arah pembangunan yang selaras dengan program prioritas nasional sekaligus menjawab tantangan ekonomi global dan kebutuhan masyarakat di daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapperida Papua Tengah, Eliezer Yogi, mengatakan tahun 2026 menjadi momentum strategis karena merupakan fase penuh implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah definitif.
Menurut dia, pemerintah daerah akan memfokuskan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan aspek sosial kemasyarakatan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dan program nasional sangat penting agar Papua Tengah mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi, baik di tingkat global maupun lokal,” kata Eliezer.
Dalam paparannya, Eliezer menjelaskan bahwa arah pembangunan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Tengah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Pada sektor pendidikan, Pemprov Papua Tengah menyiapkan sejumlah program prioritas, di antaranya penerapan Sekolah Sepanjang Hari, Pendidikan Gratis, pembangunan sekolah berpola asrama, Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), boarding school, pembangunan universitas, hingga pemerataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, di bidang kesehatan, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan Rumah Sakit Provinsi, pelaksanaan program KoHarusehat, pengembangan puskesmas percontohan di delapan kabupaten, peningkatan kualitas tenaga kesehatan khususnya dokter Orang Asli Papua (OAP), pembangunan klinik bersalin, hingga penyediaan layanan bayi tabung.
Pada sektor infrastruktur, fokus pembangunan diarahkan pada pembangunan pusat pemerintahan provinsi, peningkatan konektivitas jalan antar kabupaten, penyediaan air minum, subsidi transportasi terutama transportasi udara, pembangunan rumah layak huni, serta pemerataan akses penerangan di seluruh wilayah Papua Tengah.
Selain itu, pemerintah juga menempatkan pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu prioritas utama melalui penguatan sektor unggulan daerah, khususnya pertanian dan peternakan. Upaya tersebut akan didukung melalui berbagai program bantuan modal bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Eliezer menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2026 tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua Tengah.
Menurutnya, seluruh program yang dirancang diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan harkat dan martabat Orang Asli Papua.
“RKPD ini disusun untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi seluruh warga masyarakat Papua Tengah,” ujarnya.
Dengan berbagai program prioritas tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pembangunan pada 2026 dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat di delapan kabupaten di wilayah tersebut.
