NABIRE, Papuadaily – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia berencana membangun program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di empat kabupaten di Provinsi Papua Tengah pada 2026. Program unggulan nasional tersebut diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan produktivitas perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan air tawar di wilayah Papua Tengah.
Empat daerah yang masuk dalam usulan pengembangan KNMP yakni Kabupaten Nabire dan Mimika sebagai sentra perikanan tangkap laut, serta Kabupaten Paniai dan Deiyai yang memiliki potensi besar pada sektor perikanan air tawar di kawasan Danau Paniai, Danau Tigi, dan Danau Tage.
Rencana tersebut mengemuka dalam pertemuan antara tim Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur Papua Tengah, Rabu (4/3/2026). Pertemuan dipimpin Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Herman Kayame.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua Tengah, Karlos Matuan, mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan 16 lokasi calon Kampung Nelayan Merah Putih yang tersebar di empat kabupaten tersebut.
“Sejak tahun lalu DKP Papua Tengah telah melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam penyusunan proposal Kampung Nelayan Merah Putih. Dari 16 titik yang diajukan, saat ini kami masih menunggu hasil verifikasi tim survei KKP, terutama terkait legalitas lahan, akses jalan, dan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti listrik,” kata Karlos.
Menurutnya, lokasi yang memenuhi seluruh persyaratan teknis berpeluang besar mendapatkan persetujuan pembangunan dari pemerintah pusat.
Terintegrasi dengan Program Prioritas Daerah
Karlos menjelaskan, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperkuat sektor perikanan nasional dari hulu hingga hilir.
Program tersebut juga dinilai selaras dengan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley yang tengah mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.
“Program ini mendukung optimalisasi pelabuhan perikanan, pengembangan fasilitas rantai dingin seperti cold storage dan air blast freezer (ABF), serta rencana ekspor hasil perikanan dari Papua Tengah, khususnya melalui Timika,” ujarnya.
Nabire dan Pomako Disiapkan Jadi Sentra
Dalam konsep pengembangannya, setiap kabupaten akan memiliki satu kampung nelayan yang berfungsi sebagai pusat atau hub distribusi hasil tangkapan, sementara lokasi lainnya menjadi kampung penyangga.
Di Kabupaten Nabire, kawasan Sanoba direncanakan menjadi sentra utama aktivitas perikanan. Sementara di Kabupaten Mimika, kawasan Pelabuhan Pomako diproyeksikan sebagai pusat pengumpulan dan distribusi hasil tangkapan nelayan.
“Semua hasil tangkapan nelayan nantinya akan dibawa ke kampung nelayan sentral untuk dipasarkan melalui Koperasi Merah Putih. Dengan sistem ini, rantai distribusi menjadi lebih tertata dan nilai ekonomi hasil tangkapan dapat meningkat,” jelas Karlos.
Nelayan Wajib Bergabung dengan Koperasi
Salah satu syarat utama dalam program KNMP adalah seluruh nelayan penerima manfaat harus terdaftar sebagai anggota Koperasi Desa Merah Putih.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah ingin memastikan bantuan dan fasilitas yang diberikan benar-benar diterima oleh nelayan aktif serta mencegah penyalahgunaan bantuan yang selama ini kerap terjadi.
“Semua nelayan penerima manfaat harus menjadi anggota koperasi. Hasil tangkapan juga dipasarkan melalui koperasi. Dengan cara ini, bantuan pemerintah lebih tepat sasaran dan benar-benar dinikmati oleh nelayan yang beraktivitas di lapangan,” katanya.
Menurut Karlos, kebijakan tersebut juga menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola sektor perikanan dan meningkatkan posisi tawar nelayan dalam rantai pemasaran hasil tangkapan.
Lengkapi Fasilitas Pendukung Perikanan
Selain memperkuat kelembagaan ekonomi nelayan, program Kampung Nelayan Merah Putih juga akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
Fasilitas yang direncanakan meliputi kios nelayan, tempat pelelangan ikan, bengkel perawatan mesin, gudang penyimpanan, hingga fasilitas pembekuan ikan yang mendukung kualitas produk sebelum dipasarkan ke luar daerah maupun ekspor.
“Program ini bukan hanya membangun kampung nelayan yang lebih tertata, tetapi menjadi langkah konkret untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, dan menciptakan sistem perikanan yang berkelanjutan di Papua Tengah,” ujar Karlos.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap program tersebut dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di sektor kelautan dan perikanan, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi ribuan nelayan di wilayah pesisir maupun kawasan danau yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
