NABIRE, Papuadaily – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya memperkuat kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fondasi utama dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Papua Tengah, dr. Silwanus Soemoele, Sp.OG(K), MH, mengatakan pengembangan kompetensi ASN menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley, mengingat Papua Tengah masih tergolong daerah otonom baru (DOB) yang membutuhkan penguatan kapasitas birokrasi.
Hal tersebut disampaikan Silwanus saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (9/3/2026).
“Sebagai DOB yang baru dibentuk pada 2022, Papua Tengah menghadapi berbagai tantangan dalam membangun sistem pemerintahan yang kuat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengembangan kompetensi ASN adalah salah satu kuncinya,” ujar Silwanus.
Menurutnya, tantangan pembangunan Papua Tengah tidak hanya berkaitan dengan pembentukan kelembagaan pemerintahan, tetapi juga kondisi geografis yang luas dan tingkat aksesibilitas yang masih terbatas.
Ia menjelaskan, wilayah Papua Tengah memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah. Sejumlah daerah seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya bahkan masih memiliki keterbatasan akses transportasi sehingga sebagian besar hanya dapat dijangkau melalui jalur udara.
“Kondisi geografis ini membuat peran ASN menjadi sangat strategis sebagai penggerak utama pembangunan daerah dan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Pemetaan Kebutuhan ASN dan Penguatan Kapasitas
Silwanus mengungkapkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur, salah satunya melalui perencanaan dan penganggaran program pendidikan serta pelatihan ASN.
Dalam waktu dekat, pemerintah daerah juga akan melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia, khususnya pada jabatan-jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Kami membutuhkan dukungan dari kementerian dan lembaga terkait dalam memperkuat kapasitas aparatur kami. Pemetaan kebutuhan SDM menjadi penting agar penempatan dan pengembangan ASN benar-benar sesuai kebutuhan pembangunan daerah,” ujarnya.
Mantan Penjabat Sekda Pegunungan Bintang itu menegaskan, upaya pengembangan kompetensi ASN tersebut sejalan dengan visi pembangunan Papua Tengah untuk mewujudkan daerah yang adil, sejahtera, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan.
Menurutnya, visi tersebut hanya dapat dicapai apabila birokrasi didukung aparatur yang profesional, berintegritas, adaptif, serta mampu menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.
“Visi pembangunan Papua Tengah hanya dapat terwujud apabila didukung oleh aparatur yang profesional, berintegritas, dan mampu bekerja secara inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah,” tegasnya.
Rakor Jadi Ruang Kolaborasi Pengembangan ASN
Silwanus berharap Rakor Pengembangan Kompetensi ASN dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret dalam membangun sistem pengembangan aparatur yang lebih baik, khususnya bagi pemerintah daerah di Tanah Papua.
“Semoga forum ini menjadi ruang diskusi dan kolaborasi untuk memperkuat kapasitas aparatur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan di Tanah Papua,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Papua Emanuel Korey, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa Rakor Pengembangan Kompetensi ASN bertujuan menyamakan persepsi antar pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur.
Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan jenis dan kebutuhan pelatihan, menyinkronkan program antarunit pengelola pelatihan, melakukan sosialisasi kebijakan pengembangan aparatur, serta merumuskan solusi terhadap berbagai kendala di bidang pelatihan ASN.
“Forum ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi mengenai teknis pelaksanaan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana, serta pembiayaan pelatihan aparatur,” ujar Emanuel.
Melalui penguatan kompetensi ASN, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap dapat membangun birokrasi yang lebih tangguh dan profesional, sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah.
