NABIRE, Papuadaily – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memperluas program pengembangan sumber daya manusia (SDM) bagi generasi muda Papua. Pada 2026, Pemprov Papua Tengah tidak hanya fokus pada seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), tetapi juga membuka peluang bagi putra-putri daerah untuk masuk enam sekolah kedinasan milik kementerian dan lembaga negara.
Langkah tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah di delapan kabupaten se-Papua Tengah, yakni Nabire, Mimika, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Paniai.
Kepala BKPSDM Papua Tengah Denci Meri Nawipa, S.IP., MM., mengatakan perluasan akses sekolah kedinasan merupakan arahan langsung Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa sebagai bagian dari upaya mencetak aparatur profesional yang berasal dari Papua Tengah.
“Pekan depan tim BKPSDM akan turun ke delapan kabupaten untuk melakukan sosialisasi sekaligus memberikan pemahaman kepada calon mahasiswa dan orang tua bahwa masih banyak sekolah kedinasan yang dibiayai pemerintah selain IPDN. Jangan hanya terfokus pada IPDN saja,” kata Denci saat memimpin rapat internal BKPSDM Papua Tengah di Nabire, Kamis (10/4/2026).
Menurutnya, selama ini sejak 2023 BKPSDM Papua Tengah lebih banyak memfasilitasi seleksi calon praja IPDN. Namun mulai tahun ini, pemerintah daerah memperluas cakupan dengan mendorong anak-anak Papua Tengah mengikuti berbagai sekolah kedinasan lain yang memiliki peluang karier luas di kementerian dan lembaga negara.
Enam Sekolah Kedinasan Jadi Prioritas
Enam sekolah kedinasan yang akan difasilitasi BKPSDM Papua Tengah pada tahun 2026 meliputi:
- Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
- Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)
- Politeknik Imigrasi (Poltekim)
- Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip)
- Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG)
- Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
Denci menegaskan, program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memberikan ruang lebih besar bagi Orang Asli Papua (OAP), khususnya putra-putri Papua Tengah, memperoleh pendidikan tinggi berkualitas tanpa biaya.
“Sama seperti IPDN, kita akan prioritaskan putra-putri asli Papua Tengah untuk mendapatkan kesempatan kuliah gratis dan dipersiapkan menjadi birokrat maupun pemimpin masa depan. Provinsi ini dibentuk untuk membangun dan memberdayakan anak-anak asli Papua. Itu merupakan bagian dari semangat Otonomi Khusus,” tegasnya.
Tiga Jalur Seleksi Dibuka
Kepala Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Papua Tengah Wanda Joice Tangkere, S.Sos., M.IP., menjelaskan sekolah kedinasan memiliki peran penting dalam mencetak SDM profesional dengan kompetensi khusus sesuai kebutuhan kementerian dan lembaga negara.
Menurutnya, terdapat tiga jalur penerimaan yang dapat dimanfaatkan calon mahasiswa.
“Pertama jalur reguler, yaitu penerimaan lulusan SMA atau sederajat dari seluruh Indonesia untuk mengisi kebutuhan formasi kementerian dan lembaga. Kedua, jalur afirmasi kewilayahan yang diperuntukkan bagi enam provinsi di Tanah Papua. Ketiga, jalur pembibitan khusus yang nantinya dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” jelas Joice.
Melalui jalur pembibitan, para mahasiswa yang lolos akan mendapatkan pembiayaan dari pemerintah daerah dan diarahkan untuk kembali mengabdi serta membangun Papua Tengah setelah menyelesaikan pendidikan.
“Kita sudah bersurat kepada Kementerian PAN-RB untuk meminta sejumlah kuota bagi Papua Tengah tahun ini,” ujarnya.
Siapkan Bimbingan Belajar bagi Calon Peserta
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial BKPSDM Papua Tengah Ferdinand Somnaikubun, S.Sos., berharap program tersebut mampu membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda Papua Tengah menjadi birokrat dan teknokrat di tingkat nasional.
Menurutnya, tim BKPSDM akan melakukan sosialisasi secara masif hingga ke kabupaten-kabupaten untuk menjaring calon peserta potensial.
“Kami ingin semakin banyak anak-anak asli Papua Tengah menjadi birokrat maupun teknokrat di kementerian dan lembaga negara. Tim akan turun melakukan sosialisasi, baik kepada lulusan SMA/SMK tahun 2026 maupun lulusan tahun 2024 dan 2025,” kata Ferdinand.
Selain sosialisasi, BKPSDM Papua Tengah juga akan memberikan bimbingan belajar kepada calon peserta sebelum mengikuti tahapan seleksi.
“Kita akan melihat kemampuan mereka terlebih dahulu, termasuk memetakan sekolah kedinasan mana yang paling sesuai dengan potensi masing-masing calon,” jelasnya.
Dengan dibukanya akses enam sekolah kedinasan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semakin banyak generasi muda daerah yang mampu menempuh pendidikan tinggi berkualitas, mengisi posisi strategis di pemerintahan, serta menjadi motor penggerak pembangunan Papua Tengah di masa depan.
BKPSDM Papua Tengah juga mengimbau para calon mahasiswa dan orang tua mulai mencari informasi terkait persyaratan dan tahapan seleksi melalui kanal resmi pemerintah maupun media sosial agar dapat mempersiapkan diri sejak dini.
