TIMIKA, Papuadaily – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperluas akses pendidikan bagi generasi muda asli Papua melalui program fasilitasi sekolah kedinasan milik kementerian dan lembaga negara. Melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Pemprov Papua Tengah melakukan sosialisasi dan penjaringan calon peserta secara serentak di delapan kabupaten sejak Rabu hingga Jumat, 15–17 April 2026.
Program tersebut menyasar Kabupaten Mimika, Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia Papua Tengah yang profesional dan siap mengisi kebutuhan birokrasi di masa depan.
Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah Denci Meri Nawipa, S.IP., MM mengatakan, program ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa untuk memberikan ruang lebih besar bagi Orang Asli Papua (OAP), khususnya putra-putri Papua Tengah, agar dapat mengenyam pendidikan di sekolah kedinasan.
“Ini adalah salah satu program Gubernur Papua Tengah untuk memprioritaskan Orang Asli Papua, secara khusus anak-anak asli Papua Tengah agar bisa studi di berbagai sekolah kedinasan. Kami dari BKPSDM siap memfasilitasi 250 peserta yang akan kami seleksi di Nabire,” ujar Denci saat membuka Sosialisasi Sekolah Kedinasan di Kabupaten Mimika, Kamis (16/4/2026).
Ia menjelaskan, peserta yang lolos seleksi nantinya akan mendapatkan pendampingan melalui program bimbingan belajar (bimbel) di Jayapura sebelum mengikuti tes resmi sekolah kedinasan yang dipilih.
Menurut Denci, seleksi sekolah kedinasan memiliki tingkat persaingan yang cukup ketat dan tidak jauh berbeda dengan proses penerimaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Karena itu, ia meminta para calon peserta, guru pembimbing, serta orang tua mempersiapkan diri sejak dini.
“Yang harus diperhatikan adalah persyaratan seleksi, terutama kemampuan akademik, kesehatan jasmani, dan kesiapan mental. Semua harus dipersiapkan dengan baik,” katanya.
Prioritaskan Anak Mimika dan Jalur Afirmasi
Dalam sosialisasi di Kabupaten Mimika, Denci menegaskan bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian khusus bagi putra-putri asli daerah, terutama dari Suku Amungme dan Kamoro sebagai masyarakat adat di wilayah Mimika.
“Di Kabupaten Mimika tentu kita prioritaskan pertama dari Suku Amungme dan Kamoro, kemudian suku lainnya. Ada tiga jalur masuk yang akan dibuka, yakni jalur reguler, jalur afirmasi untuk Orang Asli Papua di seluruh Tanah Papua, dan kami juga sedang memperjuangkan jalur pembibitan,” jelasnya.
Jalur pembibitan tersebut, kata Denci, sedang dikomunikasikan dengan Kementerian PAN-RB dan kementerian terkait yang menaungi sekolah kedinasan, sehingga lulusan nantinya dapat kembali mengabdi dan membangun Papua Tengah.
“Harapan kita, setelah selesai pendidikan mereka kembali membangun Papua Tengah sebagai birokrat maupun tenaga profesional sesuai bidangnya,” ujarnya.
Enam Sekolah Kedinasan Difasilitasi
BKPSDM Papua Tengah pada tahun 2026 memfasilitasi pendaftaran pada enam sekolah kedinasan milik kementerian dan lembaga negara, yakni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Politeknik Imigrasi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), serta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).
Sosialisasi di Kabupaten Mimika berlangsung selama dua hari, Kamis–Jumat (16–17/4/2026), bertempat di Aula SMA Negeri 1 Mimika. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari sejumlah sekolah tingkat SMA di wilayah Mimika.
Denci meminta para peserta segera mempersiapkan diri dengan mencari informasi terkait sekolah kedinasan yang diminati, termasuk menjaga kondisi kesehatan.
“Setelah mengisi biodata diri, adik-adik bisa mulai mencari informasi tambahan. Yang paling penting, jaga kesehatan dan persiapkan diri dengan baik,” pesannya.
Melalui program ini, Pemprov Papua Tengah berharap semakin banyak generasi muda daerah yang mampu menempuh pendidikan tinggi secara gratis melalui sekolah kedinasan dan kelak menjadi penggerak pembangunan di Tanah Papua.
