JAKARTA, Papuadaily – Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF melalui Country Programme Action Plan (CPAP) 2026–2030 akan difokuskan pada penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan gizi anak, terutama di wilayah tertinggal.
Pernyataan tersebut disampaikan Deinas usai menghadiri peluncuran CPAP 2026–2030 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Menurut Deinas, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut menjadi momentum penting untuk melanjutkan kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF yang sebelumnya sempat mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19.
“UNICEF telah lama bekerja di Indonesia, namun beberapa program sempat terhenti. Dengan adanya MoU ini, kerja sama akan dilanjutkan dengan komitmen yang lebih kuat,” kata Deinas.
Ia menjelaskan, CPAP 2026–2030 dirancang untuk membantu daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dalam mengatasi berbagai persoalan mendasar, mulai dari kekurangan gizi, rendahnya akses pendidikan, hingga keterbatasan layanan kesehatan bagi anak.
Menurutnya, program tersebut sejalan dengan berbagai kebijakan prioritas pemerintah pusat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
“Kedua program ini saling mendukung dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi anak,” ujarnya.
Deinas menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen memastikan seluruh anak memperoleh hak atas pendidikan tanpa diskriminasi.
“Semua anak usia dini wajib bersekolah. Tidak boleh ada anak Papua Tengah yang tertinggal,” tegasnya.
Ia menambahkan, implementasi CPAP juga selaras dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Tengah, seperti penyelenggaraan sekolah gratis dan penerapan sistem sekolah sepanjang hari yang didukung penyediaan makanan bergizi bagi para siswa.
Secara nasional, pelaksanaan program CPAP 2026–2030 akan diprioritaskan di 13 provinsi yang masih menghadapi tantangan pada sektor pendidikan, kesehatan, gizi, serta tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.
Deinas menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, UNICEF, serta berbagai pemangku kepentingan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain aspek pembangunan manusia, ia juga menyoroti pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama sebagai modal utama dalam mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan.
“Jika persatuan terjaga, maka program akan berjalan dengan baik. Namun jika terjadi perpecahan, hal itu justru dapat menghambat,” katanya.
Dalam forum tersebut, para gubernur dan perwakilan pemerintah daerah dari berbagai provinsi turut menyampaikan dukungan terhadap kerja sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF.
Mereka menilai kehadiran UNICEF selama ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, serta pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“UNICEF bekerja hingga ke daerah terpencil, melakukan survei, dan membangun sesuai kebutuhan masyarakat. Ini sangat membantu pemerataan pembangunan,” ujar Deinas.
Ia menambahkan, hampir seluruh perwakilan dari 13 provinsi prioritas hadir dalam peluncuran CPAP 2026–2030. Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan UNICEF, ia optimistis program tersebut akan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
