NABIRE, Papuadaily – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengatasi ketimpangan akses layanan dasar yang hingga kini masih dirasakan masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan terisolasi.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa saat membuka Seminar dan Forum Diskusi Penguatan Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan di Nabire, Senin (20/4/2026).
Dalam sambutannya, Meki menegaskan bahwa setiap warga Papua Tengah harus memperoleh hak yang sama atas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak.
“Tidak boleh ada anak Papua Tengah yang tidak sekolah, dan tidak boleh ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegas Meki.
Pernyataan itu menjadi penegasan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang mulai memusatkan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selama ini, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan masih menjadi tantangan besar, terutama di kawasan pedalaman yang menghadapi minimnya infrastruktur dan tenaga pelayanan.
Mengusung tema “Harapan Papua Tengah Dimulai dari Pendidikan dan Kesehatan”, forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, akademisi, hingga perwakilan masyarakat.
Menurut Meki, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan, bukan sekadar memenuhi target administratif.
Ia menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Tanpa pembenahan yang serius pada kedua sektor tersebut, pembangunan dinilai hanya akan memperpanjang ketimpangan sosial di masa mendatang.
“Kalau pendidikan dan kesehatan tidak kita benahi secara serius, maka kita hanya akan mewariskan masalah yang sama di masa depan. Dua sektor ini adalah kunci untuk memutus rantai ketertinggalan,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program yang selama ini telah dijalankan. Menurutnya, tidak sedikit program yang secara administratif telah terlaksana, namun belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat sebagai penerima manfaat.
Karena itu, forum diskusi tersebut diharapkan menjadi ruang terbuka untuk mengevaluasi kebijakan, menyerap masukan dari para pelaku di lapangan, serta merumuskan strategi pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Pemerintah tidak bisa lagi bekerja sendiri. Masukan dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” kata Meki.
Ia menambahkan, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan akan menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan. Upaya tersebut mencakup pemerataan distribusi guru dan tenaga kesehatan, peningkatan fasilitas dasar, serta penguatan sistem pelayanan publik hingga menjangkau daerah-daerah terpencil.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berharap seminar tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, terukur, dan dapat segera diimplementasikan dalam program pembangunan daerah.
Dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama pembangunan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah optimistis mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah.
