Timika, Papuadaily – Gubernur Papua Tengah , Meki Nawipa, menegaskan percepatan pembangunan di Tanah Papua hanya dapat terwujud jika seluruh pihak bekerja sama, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, lembaga adat, tokoh agama, akademisi, dunia usaha hingga masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam Dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua di Timika, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) menjadi harapan besar bagi masyarakat Papua untuk mendorong pembangunan yang lebih baik dalam 20 tahun ke depan. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 sebagai pedoman pembangunan di seluruh Tanah Papua.
Ia menjelaskan, RAPPP memuat 19 program prioritas yang berfokus pada terwujudnya Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, sekaligus mendukung program pembangunan nasional.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung 12 Poin Kesepakatan Timika yang disepakati enam gubernur se-Tanah Papua pada Mei 2026. Kesepakatan tersebut antara lain mendukung penuh program Asta Cita Presiden, mempercepat pembangunan Jalan Trans Papua, pembangunan infrastruktur di empat Daerah Otonom Baru (DOB), penguatan tata kelola Dana Otsus, serta peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Selain itu, para gubernur juga berkomitmen memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota agar pembangunan di Papua berjalan lebih terarah dan merata.
Ia menilai koordinasi yang kuat sangat penting agar setiap program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Tanpa koordinasi yang kuat, pembangunan di Papua akan berjalan secara sektoral, tidak saling terhubung, dan tidak mampu menjawab persoalan masyarakat secara menyeluruh,” katanya.
Ia menambahkan, Papua memiliki peran strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, pembangunan di Papua harus menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan akses layanan dasar, konektivitas, dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui dialog tersebut, ia berharap lahir rekomendasi yang dapat menjadi pedoman bersama dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua.
“Harapan kami, forum ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan langkah-langkah nyata untuk mempercepat pembangunan Papua sebagai bagian dari Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
