Timika, Papuadaily – Perwakilan tim pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mimika Timur dan Mimika Barat mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika segera memberikan kepastian terkait kelanjutan proses pemekaran wilayah.
Desakan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mimika, Ananias Faot, di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, SP3, Distrik Kuala Kencana, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan itu, perwakilan tim pemekaran menyampaikan kekecewaan terhadap lambatnya proses yang berjalan, termasuk belum adanya kejelasan terkait dukungan anggaran dan penyerahan surat keputusan (SK) bagi tim yang telah dibentuk.
Perwakilan Mimika Barat, Philipus Munaweyauw, meminta pemerintah tidak terus menunda proses tersebut. Ia juga berharap pemerintah memberikan dukungan anggaran untuk melengkapi dokumen persyaratan pemekaran.
“Kalau ada SK berarti ada dukungan anggaran. Kami ini orang asli yang memperjuangkan tanah ini. Tolong sampaikan, kami butuh dukungan dana untuk menjalankan proses ini,” ujarnya.
Philipus menambahkan, perjuangan pemekaran telah menguras tenaga, pikiran, dan biaya. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah memberikan perhatian serius agar proses pembentukan DOB dapat segera dilanjutkan.
Ia juga menyoroti persoalan kesempatan kerja bagi putra-putri asli daerah. Menurutnya, banyak lulusan sarjana yang belum terserap dunia kerja, sehingga pemekaran diharapkan dapat membuka peluang pembangunan dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Banyak sarjana yang menganggur dan justru menjadi nelayan karena lapangan kerja sudah terkesan dimonopoli. Pemerintah Kabupaten Mimika harus benar-benar memperhatikan nasib anak-anak kami,” katanya.
Desakan serupa disampaikan perwakilan Mimika Timur, Rumpaidus. Ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan tim pemekaran belum berjalan optimal. Rumpaidus bahkan menyampaikan ancaman akan menggembok dan memalang kantor pemerintah apabila proses pemekaran tidak kunjung mendapatkan kepastian.
Menanggapi tuntutan tersebut, Asisten I Ananias Faot menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan sejumlah tahapan persiapan. Ia menegaskan, tim pemekaran Mimika Timur dan Mimika Barat telah memiliki SK sejak Juli 2026, namun masih terdapat sejumlah dokumen persyaratan yang perlu dilengkapi, termasuk yang berkaitan dengan proses di Majelis Rakyat Papua (MRP).
Ananias menyebut pemerintah akan mengundang seluruh tim pemekaran untuk membahas perkembangan proses, termasuk persoalan pembiayaan dan kelengkapan administrasi.
“Pemekaran ini tetap menjadi perhatian kami. Kami terus melakukan koordinasi. Saya berharap teman-teman dari kedua tim dapat hadir dan memberikan masukan dalam rapat bersama yang akan datang,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa persoalan pembiayaan akan dikoordinasikan dengan Bupati Mimika guna mencari jalan keluar. Pemerintah, katanya, juga perlu memperhatikan sejumlah aspek, termasuk kapasitas daerah dan ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) asli Papua.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Mimika, Everth Hidom, mengatakan pihaknya masih terus berkoordinasi terkait kelengkapan dokumen yang diperlukan.
Ia menjelaskan, dokumen persyaratan dari Mimika Barat telah disusun hingga jilid ketiga, dan pemerintah juga sedang melakukan pendataan ASN sebagai bahan pertimbangan pembentukan daerah baru.
Pemerintah dan perwakilan tim pemekaran juga telah menyepakati pertemuan lanjutan pada 19–20 November 2026 di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika.
Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung hingga pukul 12.29 WIT itu diharapkan menjadi ruang pembahasan perkembangan administrasi, dukungan anggaran, serta langkah lanjutan pembentukan DOB Mimika Timur dan Mimika Barat.
