Timika, Papuadaily – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mimika masih menjadi perhatian serius. Hingga memasuki November 2026, tercatat sebanyak 56 kasus telah masuk dalam data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Mimika.
Koordinator Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mimika, Christin Yoku, mengatakan kasus yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual terhadap anak, dengan jumlah diperkirakan mencapai 42 hingga 43 kasus.
Ia menjelaskan, angka tersebut merupakan kasus yang sudah masuk dalam laporan dinas. Sementara jumlah pengaduan yang diterima sebenarnya lebih banyak karena masih ada data yang belum selesai diinput.
Menurutnya, kekerasan seksual menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus karena pelaku sering kali merupakan orang terdekat korban, bahkan berasal dari lingkungan keluarga sendiri.
“Potensi pelaku ini ternyata orang-orang terdekat, seperti bapak kandung, bapak tiri, atau orang yang tinggal menetap di dalam rumah. Bahkan, ada juga yang memiliki hubungan keluarga dan hubungan emosional dengan korban,” ungkapnya saat wawancara di aula Bobaigo sp2 Timika, pada Jumat (20/11/2026).
Ia menyebutkan, korban kekerasan yang ditangani P2TP2A berasal dari berbagai kelompok usia. Untuk kategori anak, korban berusia 13 hingga 17 tahun. Bahkan, terdapat korban yang masih berusia empat sampai lima tahun. Sementara kategori dewasa adalah mereka yang berusia di atas 18 tahun.
Terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa, Christin mengatakan pihaknya baru menerima satu pengaduan yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga, yakni dugaan tindakan suami terhadap istrinya.
Untuk proses penanganan, ia menjelaskan bahwa kasus-kasus yang dilaporkan telah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian. Sebagian masih dalam tahap penyidikan, sementara beberapa lainnya telah berlanjut ke proses persidangan dan penahanan.
“Ada yang masih dalam tahap penyidikan, ada juga yang sudah masuk persidangan. Bahkan, ada yang sudah berada di lembaga pemasyarakatan. Namun, masih ada laporan yang sementara kami proses bersama pihak kepolisian,” jelasnya.
Ia mengatakan, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, komunitas perempuan, dan media untuk memperkuat upaya pencegahan.
Ke depan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Namun, pendekatan yang dilakukan tidak hanya melalui kegiatan formal, tetapi juga dengan turun langsung ke lingkungan masyarakat.
Menurutnya, pendekatan secara personal, humanis, dan budaya perlu diperhatikan agar pesan perlindungan perempuan dan anak dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk mama-mama pedagang, ibu rumah tangga, dan perempuan yang beraktivitas di jalanan.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Masalah perempuan dan anak ini adalah masalah bersama. Kami membutuhkan dukungan semua pihak, terutama media, untuk membantu menyampaikan edukasi kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.
Christin berharap melalui sosialisasi tersebut, perempuan dan anak semakin memahami hak-hak mereka serta berani melaporkan apabila mengalami kekerasan.
Sebab, menurutnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan lagi sekadar persoalan pribadi atau keluarga, melainkan sudah menjadi persoalan bersama yang membutuhkan perlindungan dan penegakan hukum.


