Timika, Papuadaily – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah melalui Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan menggelar sosialisasi Undang-Undang tentang perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS bagi ibu dan anak di Kabupaten Mimika, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak, sekaligus mendorong perhatian terhadap persoalan kesehatan yang masih menjadi tantangan di Mimika.
Tim Pokja Perempuan MRP Papua Tengah yang hadir dalam kegiatan tersebut terdiri dari Yulice Magai, Paulina Marey, Selpina Muyapa, Agatha Takege, Miena Hanebora, Marsela Tomatipi, dan Maria Mote. Yulice Magai bertindak sebagai koordinator Pokja Perempuan.
Dalam sambutannya, Yulice mengatakan kehadiran MRP bukan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah maupun mengelola anggaran Otonomi Khusus (Otsus), melainkan menjalankan peran sebagai lembaga representasi masyarakat asli Papua dengan menyerap dan meneruskan aspirasi kepada pemerintah.
Menurutnya, ia hadir untuk memastikan apakah kebutuhan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), sudah mendapat perhatian melalui program pemerintah.
“Sebagai seorang mama, saya memiliki hati yang besar dan kepedulian terhadap generasi. Karena itu, kami datang membawa program. Perlu saya tegaskan bahwa kami datang hanya membawa materi program, bukan membawa hal-hal lain yang menjadi kewenangan pemerintah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, MRP berperan menyuarakan aspirasi masyarakat dari kabupaten untuk diteruskan ke tingkat provinsi hingga pemerintah pusat, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dijawab melalui program-program pemerintah.
Yulice juga mengajak masyarakat, dari suku Amungme dan Kamoro, agar menyampaikan secara terbuka persoalan yang masih dihadapi.
Aspirasi tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, perlindungan ibu dan anak, serta pelayanan pemerintah hingga ke wilayah-wilayah terpencil.
Ia menilai, besarnya alokasi dana Otsus yang diterima Kabupaten Mimika harus diikuti dengan pelayanan dan program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“MRP tidak membawa uang. Kami hanya datang untuk meminta dan memastikan apakah kebutuhan masyarakat sudah dipenuhi dengan baik atau belum. Kalau belum, silakan sampaikan. Kami akan mencatat semua aspirasi tersebut untuk dibawa pulang,” katanya.
Yulice menegaskan, pihaknya ingin memastikan penggunaan dana Otsus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar terserap dalam program pemerintah.
Sementara itu, Asisten Bupati Mimika, Yohana Paliling, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 tercatat 56 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Mimika.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 46 kasus dialami anak-anak, dengan kasus yang paling banyak ditemukan berupa kekerasan seksual.
Yohana mengatakan, angka tersebut hanya menggambarkan kasus yang berani dilaporkan. Ia meyakini masih ada kasus kekerasan yang belum terungkap karena korban maupun keluarga takut untuk berbicara.
“Saya mau bilang, mama-mama jangan takut bicara. Jangan anggap kekerasan dalam rumah tangga atau terhadap anak itu hal biasa. Kita punya layanan pengaduan di UPTD PPA,” ajaknya.
Selain persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Yohana juga menyoroti perkembangan kasus HIV-AIDS di Kabupaten Mimika.
Berdasarkan data periode Januari hingga September 2026, tercatat 326 kasus baru HIV-AIDS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 154 kasus dialami perempuan. Kasus paling banyak ditemukan pada kelompok usia produktif.
Data tersebut menjadi perhatian bersama, mengingat perempuan dan anak termasuk kelompok yang membutuhkan perlindungan serta akses pelayanan kesehatan yang memadai.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya melaporkan tindak kekerasan, memperoleh perlindungan, serta meningkatkan kesadaran terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Mimika.







