Timika, Papuadaily – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, mengingatkan bahwa toleransi tidak cukup dimaknai sebagai upaya mencegah konflik antarumat beragama maupun kelompok masyarakat. Lebih dari itu, toleransi harus diwujudkan melalui pemenuhan hak, kesempatan, perlindungan, dan pelayanan yang setara bagi seluruh warga negara.
Akmal menegaskan, ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, perebutan sumber daya, hingga ketidakmerataan kekuasaan dapat menjadi pemicu konflik sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
Hal tersebut disampaikan Akmal saat membuka Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 yang diinisiasi SETARA Institute di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (15/11/2026).
“Toleransi bukan sekadar menjaga agar tidak terjadi konflik, tetapi memastikan setiap warga negara memperoleh hak perlindungan, kesempatan, dan pelayanan yang setara,” tegas Akmal.
Menurut dia, konflik sosial dan intoleransi tidak selalu berakar pada perbedaan agama, suku, maupun budaya. Persoalan tersebut juga dapat muncul akibat ketimpangan kesejahteraan dan kebijakan pembangunan yang belum memberikan rasa keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Akmal mengutip penelitian dalam Journal of Social and Political Science tahun 2015 yang menggunakan data sekitar 465 kabupaten/kota. Penelitian tersebut, menurut dia, menunjukkan adanya hubungan kuat antara konflik komunal dengan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dominasi elite, serta lemahnya kapasitas pemerintah daerah.
Karena itu, ia mengingatkan bahwa membangun kehidupan toleran tidak bisa hanya mengandalkan seruan kerukunan. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya, pelayanan publik, dan kesejahteraan.
“Tidak mungkin membangun toleransi yang kuat apabila masyarakat masih merasakan ketidakadilan dalam memperoleh hak, kesempatan, dan kesejahteraan,” ujarnya.
Akmal juga menyoroti keterbatasan anggaran yang dihadapi sejumlah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah. Padahal, lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi, memfasilitasi dialog, serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat.
Ia mendorong pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan mencari solusi agar kegiatan FKUB tetap berjalan, meskipun daerah menghadapi keterbatasan fiskal.
Di sisi lain, Akmal berharap Kabupaten Mimika dapat menjadi contoh pengelolaan keberagaman yang mampu melahirkan kekuatan sosial. Menurut dia, hal itu membutuhkan kepemimpinan yang inklusif, komunikasi yang terbuka, dialog berkelanjutan, dan kolaborasi nyata antara pemerintah dengan masyarakat.
“Kami berharap Kabupaten Mimika menjadi salah satu contoh bahwa keberagaman dapat dikelola menjadi kekuatan sosial melalui kepemimpinan yang inklusif, dialog yang berkelanjutan, dan kolaborasi nyata,” katanya.
Ia menambahkan, masa depan Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan bangsa menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan menghormati perbedaan juga menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan nasional.
Akmal pun mengajak kepala daerah, jajaran pemerintah, FKUB, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk membangun gerakan bersama dalam merawat harmoni Indonesia.
Menurutnya, konferensi tersebut harus menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret, bukan berhenti pada forum diskusi maupun seremoni. Upaya memperkuat toleransi perlu diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan apresiasi kepada SETARA Institute yang telah memilih Mimika sebagai tuan rumah KKT II Tahun 2026.
Johannes mengatakan, Mimika merupakan daerah dengan latar belakang suku, budaya, bahasa, dan agama yang sangat beragam. Bahkan, masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut tidak hanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga sejumlah negara.
“Mimika ini semua suku ada, semua bahasa ada. Bukan saja Indonesia mini, tetapi mungkin juga dunia. Karena di sini orang Norwegia ada, orang Chili juga ada,” ujarnya.
Ia menilai keberagaman tersebut merupakan kekuatan yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati. Menurut dia, masyarakat Mimika selama ini dapat hidup berdampingan meskipun memiliki latar belakang yang berbeda.
Johannes berharap penyelenggaraan KKT II menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat kerukunan dan toleransi, khususnya di Kabupaten Mimika dan kawasan Indonesia Timur.
Pembukaan KKT II Tahun 2026 ditandai dengan pemukulan tifa oleh para pejabat dan tamu undangan.







