Mimika  

Kementerian Agama: Bantuan Operasional FKUB pada 2026 Tak Tersedia Karena Efisiensi

TIMIKA, Papuadaily – Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada dukungan operasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pada 2026, bantuan operasional FKUB dari Kementerian Agama yang sebelumnya mencapai sekitar Rp31 miliar secara nasional tidak lagi tersedia.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi upaya penguatan kerukunan antarumat beragama, termasuk di daerah yang memiliki keberagaman sosial dan budaya seperti Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

banner 325x300

Persoalan itu disampaikan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, Muhammad Adib Abdushomad, dalam Sesi II Pleno I Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 bertajuk “Kota Toleransi sebagai Fondasi Demokrasi dan Pembangunan Inklusif” di Mimika, Minggu (15/11/2026).

Dalam forum tersebut, Adib menjelaskan bahwa pengurangan dukungan anggaran tidak boleh membuat FKUB kehilangan peran dalam menjaga kerukunan. Sebaliknya, forum tersebut perlu memperkuat kegiatan nyata di tengah masyarakat dan tidak hanya berkutat pada aktivitas administratif.

Menurut Adib, hingga saat ini regulasi FKUB masih mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Sementara itu, Rancangan Peraturan Presiden tentang FKUB masih menunggu pengesahan.

Ia juga menyinggung Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 yang mengatur dukungan pemerintah daerah terhadap organisasi kemasyarakatan, termasuk FKUB.

Adib mendorong FKUB memperkuat dialog lintas agama, membangun komunikasi antarumat, serta memberikan edukasi toleransi hingga ke tingkat masyarakat.

Di tengah keterbatasan anggaran, ia menyarankan FKUB mengembangkan pola pendanaan alternatif melalui kerja sama dengan sektor swasta, dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maupun kegiatan kolaboratif dengan berbagai pihak.

Pengurus FKUB juga dapat dilibatkan sebagai narasumber dalam kegiatan penguatan kerukunan sehingga aktivitas organisasi tetap berjalan meskipun dukungan operasional pemerintah terbatas.

Persoalan dukungan anggaran tersebut turut menjadi perhatian Bupati Mimika Johannes Rettob. Ia mengakui perubahan aturan pemberian hibah membuat pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, termasuk FKUB dan lembaga keagamaan.

Rettob berencana mengundang para tokoh agama dan tokoh kerukunan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk membahas solusi agar program penguatan toleransi di Mimika tetap berjalan di tengah perubahan regulasi dan keterbatasan dukungan anggaran.

Menurut Rettob, tantangan menjaga toleransi di Mimika tidak hanya menyangkut hubungan antarumat beragama, tetapi juga kerukunan antarsuku. Masyarakat harus saling menghormati adat istiadat, bahasa, dan budaya masing-masing tanpa merendahkan atau membeda-bedakan berdasarkan latar belakang suku.

Ia menegaskan pemerintah harus menjadi teladan dalam menjaga keberagaman. Apabila terjadi perselisihan antarsuku, penyelesaiannya harus mengedepankan dialog, musyawarah, dan kesediaan untuk saling mendengarkan.

Sementara itu, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie membagikan pengalaman daerahnya dalam menjaga toleransi melalui kegiatan bersama lintas agama dan budaya.

Pemerintah Kota Singkawang, kata dia, tidak hanya menyelenggarakan perayaan Imlek dan Cap Go Meh, tetapi juga Ramadan Fair untuk menyambut Idulfitri serta Singkawang Christmas Day menjelang Natal.

Kepanitiaan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat berdasarkan kemampuan dan keahlian tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.

Ia menilai keteladanan pemimpin dan tokoh agama menjadi faktor penting dalam membangun kerukunan. Tokoh agama memiliki kedekatan dengan umat sehingga pesan toleransi dan saling menghargai lebih mudah diterima masyarakat.

Forum tersebut juga menghadirkan akademisi Universitas Cenderawasih Septinus Saa sebagai narasumber.

Di tengah keterbatasan dukungan anggaran, pembahasan dalam konferensi tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, tokoh agama, masyarakat, dan sektor swasta agar upaya menjaga kerukunan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan operasional pemerintah.