TIMIKA, Papuadaily – Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Mimika mengapresiasi komitmen Bupati Mimika Johannes Rettob dalam menjaga kerukunan dan memperkuat kehidupan masyarakat yang toleran, inklusif, dan damai di tengah keberagaman daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul pelaksanaan Konferensi Kota Toleran (KKT) II 2026 di Timika, Papua Tengah, yang mengangkat tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia, Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif, dan Damai dalam Tata Kebinekaan.”
Ketua KAPP Mimika, Yance Sani, menilai kepemimpinan Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong menunjukkan perhatian terhadap pentingnya persatuan dan kerukunan antarkelompok masyarakat.
Menurut Yance, keberagaman suku, agama, dan budaya di Mimika semestinya menjadi kekuatan untuk membangun daerah, bukan sumber perpecahan.
“Sebagai KAPP Mimika, kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Johannes Rettob atas kepemimpinannya dan komitmen yang terus disuarakan dalam merawat harmoni di Kabupaten Mimika. Keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk membangun daerah ini bersama-sama,” kata Yance.
Ia mengatakan, penyelenggaraan KKT II 2026 menjadi momentum bagi Mimika untuk menunjukkan bahwa masyarakat dengan latar belakang berbeda dapat hidup berdampingan dalam suasana persaudaraan.
Hal itu, menurut dia, tercermin dari kunjungan peserta konferensi ke Masjid Raya Baitul Rahim dan Gereja Betlehem di Kuala Kencana. Kedua tempat ibadah tersebut menjadi gambaran kehidupan toleransi antarumat beragama di Mimika.
Yance juga mengapresiasi dorongan Bupati Mimika untuk melahirkan Deklarasi Timika sebagai upaya memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kebinekaan.
Namun, ia mengingatkan bahwa toleransi tidak boleh berhenti pada deklarasi, konferensi, maupun kegiatan seremonial. Nilai tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan masyarakat Papua sendiri.
“Toleransi harus dimulai dari dalam Honai orang Papua. Sebelum kita meminta orang lain menerima perbedaan kita, terlebih dahulu kita harus mampu menerima perbedaan di antara sesama orang Papua. Kita boleh berbeda pendapat dan pandangan, tetapi jangan sampai kehilangan persaudaraan,” ujarnya.
Selain persoalan kerukunan, Yance berharap prinsip inklusivitas juga diterapkan dalam kebijakan pembangunan dan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan memberikan ruang serta kesempatan yang adil bagi pengusaha lokal, terutama Orang Asli Papua (OAP), untuk terlibat dan berkembang.
Menurutnya, pembangunan yang inklusif tidak cukup hanya diwujudkan melalui pesan persatuan, tetapi juga harus memberikan kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
KAPP Mimika berharap KKT II 2026 menjadi titik awal penguatan persaudaraan dan penghormatan terhadap perbedaan, sekaligus mendorong pembangunan Mimika yang lebih adil dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kami ingin Mimika benar-benar menjadi rumah bersama. Berbeda dalam suku, agama, budaya, dan pandangan, tetapi tetap satu dalam semangat persaudaraan untuk membangun Mimika,” kata Yance.







