Timika, PapuaDaily – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peternak ayam broiler, PT Arafuru Raya, PT Freeport Indonesia (PTFI), PT Pangansari Utama, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kantor DPRK Mimika, Rabu (15/7/2026).
Rapat tersebut membahas penghentian sementara purchase order (PO) ayam broiler yang berdampak pada menumpuknya stok ayam milik peternak lokal selama sekitar tiga bulan.
Sekretaris Komisi II DPRK Mimika, Adrian Andhika, mengatakan awalnya pihaknya mengira pasokan ayam ke Pangansari mencapai 30 ton per bulan. Namun setelah dilakukan penelusuran, volume pasokan ternyata hanya sekitar 10 ton per bulan.
Menurut Adrian, persoalan bermula pada Mei 2026 setelah ditemukan produk yang dinilai tidak memenuhi standar. Menyusul temuan itu, PT Food mengirimkan surat elektronik kepada PT Arafuru Raya yang menyatakan purchase order (PO) dihentikan sementara.
“Awalnya kami menganggap penghentian itu bersifat menyeluruh sehingga perusahaan seperti di-blacklist. Namun setelah mendapat penjelasan dari Pangansari, ternyata penghentian itu hanya sementara untuk proses evaluasi,” ujarnya.
Ia menegaskan persoalan tersebut menjadi perhatian DPRK karena sejak tahun lalu pihaknya mendorong agar pelaku usaha lokal, termasuk peternak ayam, peternak telur, dan pemasok sayuran, dapat menjadi mitra pemasok Pangansari yang merupakan salah satu pasar terbesar di Mimika.
Akibat penghentian PO, sekitar tiga bulan terakhir stok ayam peternak tidak terserap pasar. Kondisi tersebut memaksa peternak menyimpan produk di cold storage dengan biaya penyimpanan mencapai sekitar Rp15 juta per bulan.
“Kami berharap PO bisa segera dibuka kembali sehingga hasil produksi peternak dapat diterima lagi oleh Pangansari atau setidaknya terserap di pasar lokal,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, ia berharap pekan depan tim Pangansari turun langsung meninjau Rumah Potong Unggas (RPU). Apabila seluruh persyaratan dan standar kualitas terpenuhi, PO diharapkan dapat kembali dibuka.
Selain itu, ia mengusulkan agar pasokan ayam broiler dari luar Mimika dibatasi sementara selama satu hingga dua bulan. Langkah tersebut dinilai dapat memberi ruang bagi peternak lokal untuk menjual stok ayam yang saat ini masih menumpuk di cold storage.
Meski demikian, Adrian mengingatkan peternak lokal juga harus menjaga kualitas produk dan harga agar tetap kompetitif.
“Jangan sampai kita meminta pasar menyerap produk lokal, tetapi kualitasnya belum memenuhi standar atau harganya lebih mahal dibanding produk dari luar,” tegasnya.
Ia juga meminta Dinas Peternakan menjajaki kerja sama dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat membantu menyerap stok ayam lokal.
Dalam rapat itu juga terungkap kebutuhan daging ayam di Mimika diperkirakan mencapai sekitar 700 ton per bulan.
Sementara kebutuhan di lingkungan perusahaan Freeport sebelumnya diperkirakan berkisar 300 hingga 400 ton per bulan. Namun, PO yang diterima peternak lokal saat ini hanya sekitar 10 ton per bulan.
Di sisi lain, data Dinas Peternakan menunjukkan peternak lokal mampu memproduksi hingga sekitar 100 ton per bulan. Karena itu, ia menilai kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.
Ia menambahkan, penghentian PO diduga berkaitan dengan temuan produk yang tidak memenuhi standar, termasuk setelah adanya kasus dugaan keracunan makanan. Karena itu, pengawasan mutu perlu diperketat agar persoalan serupa tidak terulang dan kepercayaan pasar terhadap produk peternak lokal kembali pulih.
