Timika, Papuadaily – Stabilitas ekonomi Kabupaten Mimika kini berada di persimpangan jalan. Penurunan drastis volume produksi PT Freeport Indonesia (PTFI) secara langsung menghantam jantung keuangan daerah, memicu ancaman defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperkirakan mencapai Rp600 miliar pada tahun anggaran ini.
Anjloknya Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi faktor tunggal yang paling membebaskan tekanan fiskal tersebut.
Dari perkiraan awal yang optimistis sebesar Rp1,9 triliun, setoran dari sektor pertambangan kini diperkirakan merosot tajam menjadi hanya Rp1,1 triliun.
Angka ini merefleksikan ketergantungan mendalam ekonomi lokal terhadap dinamika industri ekstraktif. Meski demikian, Bupati Mimika Johannes Rettob berupaya meredam kekhawatiran publik dengan menekankan strategi ketahanan fiskal melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
“Secara angka memang ada selisih, tapi SILPA kita masih cukup untuk menutupi,” tegas Johannes, Senin, 20 April 2026.
Menyadari kerentanan akibat ketergantungan pada tambang, Rettob meluncurkan manuver diversifikasi ekonomi dengan strategi “jemput bola”.
Mimika mulai melirik panggung global melalui kolaborasi dengan International Business Association (IBA) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk mendirikan kantor perwakilan di Batam sebagai gerbang ekspor.
Produk unggulan lokal seperti Buah Merah, kopi Papua, hingga komoditas unik kerupuk Tambelo kini sedang dipersiapkan untuk menembus pasar internasional.
Upaya ini mulai membuahkan hasil nyata setelah BNI 46 dilaporkan mengunci kontrak pasokan kopi Mimika. Namun, tantangan besar kini bergeser dari akses pasar ke konsistensi rantai pasok.
“Produk kita mulai dilirik. BNI 46 bahkan sudah kontrak untuk kopi kita. Masalahnya sekarang tinggal kapasitas produksi. Permintaan tinggi, tapi kita harus pastikan stoknya rutin,” tambah Johannes.
Di balik upaya pemulihan makro tersebut, realitas di akar rumput masih mencekam. Masyarakat Mimika kini terhimpit kenaikan harga kebutuhan pokok yang melonjak hingga 15 persen akibat pembengkakan biaya logistik.
Johannes menegaskan bahwa fenomena ini merupakan dampak sistemik dari kenaikan harga BBM dan ketegangan geopolitik global, bukan akibat kegagalan kebijakan domestik.
“Ini fenomena internasional. Kami di daerah terus berupaya, tapi masyarakat juga harus melihat konteks globalnya,” pungkasnya.
