Timika, Papuadaily – Kabupaten Mimika sedang mempertaruhkan reputasinya sebagai pionir digitalisasi birokrasi di Tanah Papua. Sebagai satu-satunya daerah di wilayah ini yang mengadopsi Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital versi kedua, Mimika kini fokus menyelaraskan “kemilau” teknologi dengan ketertiban dapur administrasi.
Langkah ini menjadi sorotan dalam evaluasi kinerja pelayanan publik di Ballroom Hotel Horison Ultima, Timika, Rabu, 22 April 2026.
Alih-alih sekadar seremoni, agenda ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menggeser paradigma dari birokrasi pasif menjadi mesin pelayanan yang proaktif.
Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB, Otok Kuswandaru, memberikan catatan penting melalui sambungan daring. Ia menekankan bahwa transformasi digital bukan sekadar soal perangkat lunak, melainkan perubahan pola pikir.
“Kita harus mengubah cara pandang. Pelayanan harus dibangun berdasarkan perspektif masyarakat yang dilayani, bukan sekadar keinginan pemerintah. Pertanyaan kuncinya sederhana: apakah masyarakat merasa dimudahkan atau justru dipersulit saat mengakses layanan kita?” ujar Otok.
Menurut Otok, integrasi layanan saat ini menuntut aparatur untuk bergerak serentak.
“Dunia bergerak ke arah pelayanan yang menjemput bola. Aparatur harus bergerak serentak dan responsif. Masyarakat tidak mau tahu kerumitan di ‘dapur’ birokrasi kita; yang mereka butuhkan adalah hasil yang cepat, mudah, dan berkualitas,” tegasnya.
Integritas di Balik Meja Laporan
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menangkap pesan tersebut sebagai pelecut bagi para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Baginya, sinkronisasi data antar-37 instansi di dalam MPP adalah harga mati untuk menjaga marwah pemerintah di mata warga.
Emanuel menekankan bahwa dedikasi di lapangan harus berbanding lurus dengan ketertiban administrasi. Ia tak ingin prestasi pelayanan yang sudah baik di mata publik justru terganjal oleh keterlambatan laporan yang bersifat teknis.
“Pelayanan publik yang kita bahas hari ini… merupakan wajah nyata dari kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Kita berharap kualitas pelayanan yang kita berikan akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” kata Emanuel.
Ia mengingatkan jajarannya bahwa transparansi adalah bentuk tanggung jawab moral atas mandat yang diberikan rakyat.
“Kita bekerja di bawah (lapangan) sudah baik, tapi kalau di bagian lain kurang mendapat perhatian, maka berdampak dalam pelayanan kita kepada masyarakat. Tolong siapkan dan selalu ada berikan laporan begitu masuk,” cetus Emanuel.
Kesadaran akan etika jabatan menjadi penutup arahannya.
“Masyarakat tidak mau tahu urusan dapur kita, yang mereka butuhkan adalah kepastian waktu dan biaya saat mengurus izin atau dokumen. Ingatlah bahwa gaji dan tunjangan yang kita terima berasal dari rakyat. Maka, sudah sewajibnya kita memberikan dedikasi terbaik. Mari kita jadikan Mimika sebagai role model pelayanan publik di Tanah Papua,” tutupnya.
Menembus Pesisir dan Pedalaman
Optimisme Mimika untuk menjadi kiblat pelayanan publik di Papua bukan tanpa strategi. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mimika, Slamet Sutejo, kini tengah menyiapkan skema “MPP Mini” guna menjawab tantangan geografis di wilayah pesisir dan pedalaman.
Saat ini, embrio layanan tersebut telah bergerak di Distrik Mapurujaya, Wania, dan Kuala Kencana. Slamet meyakini, jika konektivitas antara fakta lapangan dan pelaporan administrasi sudah solid, predikat sebagai wilayah percontohan bukan lagi sekadar impian.
“Layanan yang sudah bagus dan terpusat ini harus di-breakdown ke level distrik. Kami sudah memiliki embrionya melalui layanan Dukcapil yang telah hadir di beberapa distrik seperti Mapurujaya, Wania, dan Kuala Kencana,” kata Slamet.
Baginya, sinkronisasi adalah kunci utama kepercayaan publik maupun pusat.
Faktanya layanan kita sudah maksimal dan berjalan baik. Namun, kerja administrasi pelaporan dan fakta di lapangan harus terkoneksi dengan kuat. Itu kunci transparansi kepada pemerintah pusat maupun publik,” lanjutnya.
Ujian kredibilitas pelayanan Mimika akan berlanjut pada Kamis, 23 April 2026. Pemerintah kabupaten dijadwalkan membedah kualitas layanannya di hadapan Ombudsman RI dalam Forum Konsultasi Publik.
“Jika hari ini kita melihat dari kacamata Kemenpan-RB, besok kita bedah dari kacamata Ombudsman. Intinya, kita ingin memastikan apakah masyarakat benar-benar puas atau hanya sekadar merasa cukup,” pungkas Slamet.
