Timika, Papuadaily – Persoalan pengangguran Orang Asli Papua (OAP) yang selama ini menjadi keluhan masyarakat akhirnya mendapat perhatian serius dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Otsus Papua).
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, menegaskan pihaknya tengah menyiapkan langkah konkret untuk membuka lebih banyak lapangan kerja bagi OAP.
Ia mengakui isu pengangguran di Papua bukan persoalan baru. Menurutnya, pemerintah daerah, kementerian, hingga pihak swasta sebenarnya telah lama memikirkan solusi untuk membuka ruang kerja bagi masyarakat Papua.
“Dari provinsi, kementerian, Papua Tengah sampai kabupaten sebenarnya sudah memikirkan hal itu. Sudah ada komunikasi dengan pihak swasta dan lembaga pelatihan kerja,” ujarnya di Timika saat wawancara, Selasa 12 Mei 2026.
Namun, ia menilai masih banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama keterkaitan antara program pelatihan kerja dengan penerimaan tenaga kerja di perusahaan.
Velix mengatakan, pemerintah perlu memastikan peserta pelatihan benar-benar memiliki peluang untuk diterima bekerja setelah menyelesaikan pendidikan dan sertifikasi kompetensi.
Selain itu, dukungan pemerintah setelah pelatihan juga dinilai perlu diperkuat agar pencari kerja OAP tidak kesulitan memasuki dunia kerja.
Untuk itu, Komite Eksekutif Papua kini tengah menyiapkan rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2025–2029 yang lebih terukur, termasuk membangun ekosistem lapangan kerja dari hulu hingga hilir.
“Di 2026 ini kami menyiapkan perencanaan ekosistem pertumbuhan lapangan kerja dari hulu sampai hilir,” katanya.
Velix mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program yang dinilai mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Papua.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya soal penyediaan makanan, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi dan rantai pasok bisnis di daerah.
Ia menyebut, saat melakukan kunjungan ke Wamena beberapa hari lalu, pihaknya menemukan mayoritas pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPBG) merupakan anak asli Papua.
“Dari 47 pekerja, hampir 45 orang adalah anak asli Papua. Bahkan ada mahasiswa yang ikut bekerja sehingga mereka punya penghasilan,” ujarnya.
Selain membuka peluang kerja, program tersebut juga memberi dampak ekonomi bagi petani lokal karena kebutuhan bahan pangan seperti sayur dan buah cukup besar setiap hari.
Velix mengatakan, akan menargetkan pembangunan sekitar 2.572 SPPG di seluruh Tanah Papua. Jika satu SPPG mempekerjakan rata-rata 50 orang, maka program tersebut dinilai berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Ini jangan dilihat hanya sekadar program makan gratis, tetapi gerakan sosial dan gerakan ekonomi di Tanah Papua,” katanya.
Ia menambahkan, pelibatan gereja, komunitas, dan masyarakat lokal juga penting agar program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat Papua dan tetap memperhatikan kearifan lokal.
