Timika, Papuadaily – Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mengklarifikasi video yang viral di media sosial mengenai tenaga kesehatan (nakes) yang berjalan kaki dari Arwanop menuju Banti. Video tersebut disertai narasi yang menyebut perjalanan dilakukan karena tidak tersedianya obat-obatan, alat pemeriksaan kesehatan, serta dukungan transportasi udara.
Dalam telaah dan klarifikasi yang dirilis Dinas Kesehatan Mimika, Kamis (11/6/2026), perjalanan kaki yang dilakukan sejumlah tenaga kesehatan disebut bukan disebabkan kurangnya perhatian pemerintah daerah ataupun ketiadaan logistik kesehatan.
“Perjalanan tersebut terjadi akibat terganggunya layanan transportasi udara subsidi karena pesawat yang melayani rute Arwanop sedang menjalani pemeliharaan berkala sehingga tidak dapat beroperasi,” sebut pernyataan yang dirilis langsung Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Godfried Maturbongs.
Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa pada 2 Juni 2026, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas Arwanop melaporkan adanya petugas yang sakit serta seorang tenaga kesehatan yang harus mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar).
Dalam kondisi penerbangan tidak tersedia, pihak puskesmas kemudian mengusulkan perjalanan darat dengan berjalan kaki sebagai alternatif transportasi. Namun keputusan tersebut disebut diambil di tingkat internal puskesmas saat proses konsultasi dengan pimpinan masih berlangsung.
“Perjalanan kaki tersebut merupakan keputusan operasional yang diambil di tingkat puskesmas akibat keterbatasan transportasi udara saat itu,” demikian penjelasan Dinas Kesehatan.
Penanganan Darurat Tetap Dilakukan
Terkait informasi adanya tenaga kesehatan yang sakit dan harus berjalan kaki untuk mendapatkan pertolongan, Dinas Kesehatan menegaskan setiap kondisi kegawatdaruratan yang dilaporkan secara cepat akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme koordinasi dan rujukan.
Sebagai contoh, pada 21 Mei 2026 terdapat laporan pasien anak yang mengalami kejang di Arwanop. Saat itu Kepala Dinas Kesehatan segera berkoordinasi dengan dokter spesialis penyakit dalam untuk penanganan awal. Setelah dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, pasien akhirnya berhasil dirujuk menggunakan transportasi udara ke Timika pada 22 Mei 2026.
Menurut Dinas Kesehatan, kasus tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi aktif antara fasilitas kesehatan di wilayah terpencil dengan pemerintah daerah agar penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Dinas Kesehatan juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya memperbaiki akses transportasi ke wilayah pegunungan. Pada 12 Mei 2026, pihak dinas melakukan konsultasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika terkait pelayanan penerbangan subsidi ke Arwanop.
Langkah tersebut dilakukan setelah muncul masukan dari masyarakat mengenai keterbatasan kapasitas penerbangan yang digunakan secara bersamaan oleh tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan masyarakat umum.
Stok Obat Malaria Tersedia
Menanggapi isu kekurangan obat malaria dan alat diagnosis malaria, Dinas Kesehatan menyatakan data logistik menunjukkan tidak terjadi kekosongan stok di Puskesmas Arwanop.
Pada akhir April 2026, stok yang tersedia antara lain 393 tablet DHP Frimal, 456 tablet DHP Dispersibel, 1.648 tablet Primaquin, dan 621 unit Rapid Diagnostic Test (RDT) malaria. Bahkan hingga laporan Mei 2026, stok masih tersisa dan Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) kembali memenuhi permintaan tambahan logistik yang diajukan puskesmas pada 9 Juni 2026.
Dinas Kesehatan menyimpulkan distribusi logistik malaria tetap berjalan dan tidak ditemukan kondisi kekosongan obat maupun alat diagnosis malaria di Arwanop.
Berdasarkan Peta Potensi Sebaran Malaria Kabupaten Mimika, wilayah kerja Puskesmas Arwanop masuk kategori hijau atau tidak berisiko/tidak reseptif terhadap penularan malaria aktif.
Dinas Kesehatan menjelaskan secara ilmiah wilayah pegunungan memiliki risiko penularan malaria lebih rendah dibandingkan daerah pesisir dan dataran rendah karena faktor suhu, kelembaban, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung perkembangan nyamuk Anopheles.
Meski demikian, keberadaan kasus malaria di Arwanop tidak otomatis menunjukkan adanya penularan lokal yang tinggi. Dinas Kesehatan menyebut kasus yang ditemukan bisa berasal dari penularan di wilayah lain (imported case), relaps malaria jenis Plasmodium vivax, maupun mobilitas penduduk dari daerah endemis.
Dinas Kesehatan mengakui fasilitas pelayanan kesehatan di Arwanop masih menghadapi berbagai keterbatasan. Hingga kini belum tersedia bangunan puskesmas permanen yang berfungsi optimal, sementara fasilitas yang ada baru berupa rumah petugas yang dibangun pada 2025. Kondisi tersebut turut memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
Meski demikian, pemerintah daerah mengklaim terus memberikan dukungan melalui distribusi logistik kesehatan, koordinasi rujukan pasien, konsultasi medis jarak jauh, serta koordinasi transportasi dengan instansi terkait.
Tender Transportasi Jadi Kendala
Dalam penjelasannya, Dinas Kesehatan juga menyinggung belum tersedianya layanan transportasi udara dan laut untuk mendukung pelayanan kesehatan di wilayah terpencil pada 2026. Hal itu disebut berkaitan dengan perubahan mekanisme pengadaan yang kini wajib dilakukan melalui proses tender karena nilai paket pengadaan melebihi batas pengadaan langsung.
Menurut dinas, proses tender membutuhkan tahapan yang lebih panjang mulai dari perencanaan, penyusunan dokumen, pemilihan penyedia hingga penandatanganan kontrak. Pemerintah daerah menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menghindari temuan pemeriksaan auditor di kemudian hari.
Dalam kesimpulannya, Dinas Kesehatan menegaskan perjalanan kaki tenaga kesehatan dari Arwanop menuju Banti dilakukan dalam rangka pergantian tugas dan keperluan pelatihan, serta terjadi di tengah gangguan operasional transportasi udara.
“Dinas Kesehatan tidak pernah menutup akses komunikasi penanganan darurat, bahkan telah terbukti melakukan pendampingan dan koordinasi pada kasus rujukan pasien dari Arwanop.,” sebutnya.
Dinas juga menegaskan tidak terjadi kekosongan logistik malaria dan menyatakan penjelasan Bupati Mimika mengenai rendahnya risiko malaria di wilayah pegunungan sejalan dengan data pemetaan epidemiologi malaria Kabupaten Mimika.
