Timika, Papuadaily – Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pelaksanaan Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Mimika ini resmi dibuka oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, di Aula Kantor Benda, Senin (20/7/2026).
Dalam arahannya, Wabup Emanuel Kemong menggarisbawahi bahwa penerapan SPIP tidak boleh sekadar dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif atau kelengkapan dokumen birokrasi semata.
Lebih dari itu, SPIP merupakan instrumen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Melalui penerapan SPIP yang baik, pimpinan dan seluruh aparatur memiliki keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” ujar Emanuel Kemong.
Dorong Evaluasi Objektif dan Cegah Penyimpangan
Emanuel menyebutkan bahwa proses Penilaian Mandiri Maturitas SPIP menjadi momentum penting bagi setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Mimika untuk mengukur tingkat kematangan sistem pengendalian di instansi masing-masing secara objektif.
Melalui proses evaluasi ini, setiap instansi diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai potensi risiko, mengenali kelemahan sistem yang ada, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh kepala Perangkat Daerah beserta tim teknis untuk mengikuti jalannya penilaian dengan mengedepankan integritas dan tanggung jawab.
”Saya mengajak seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk mengikuti proses penilaian ini dengan penuh kejujuran, objektif, dan tanggung jawab. Jangan jadikan kegiatan ini sebagai formalitas semata, melainkan sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan pengelolaan keuangan daerah tepat sasaran,” tegasnya.
Peran Kunci Inspektorat dan Apresiasi BPKP
Kepada Inspektorat Kabupaten Mimika selaku koordinator penyelenggara, Wabup meminta agar pengawalan tidak berhenti pada tahap pembukaan saja.
Inspektorat diminta memberikan pendampingan, pembinaan, serta pengawasan secara berkesinambungan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal tersebut dinilai penting agar hasil penilaian benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan dapat dijadikan basis data yang valid untuk menyusun arah kebijakan perbaikan ke depan.
Emanuel Kemong turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Tengah beserta jajaran atas bimbingan dan arahan yang terus diberikan kepada Pemkab Mimika.
Dukungan tersebut dinilai sangat berarti dalam memperkuat sistem pengendalian intern demi mewujudkan birokrasi Pemkab Mimika yang profesional, bersih, dan akuntabel.
