Timika, PapuaDaily – Bupati Mimika, Johannes Rettob, meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melihat pembangunan di Papua dengan perspektif yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia.
Menurutnya, kebutuhan utama masyarakat Papua saat ini bukan lagi sekadar peningkatan efisiensi transportasi, melainkan membuka keterisolasian melalui pembangunan jalan, jembatan, dan konektivitas dasar.
Dalam dialog strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama gubernur serta bupati/wali kota se-Tanah Papua, dilaksanakan di kantor BPKAD Kabupaten Mimika pada Kamis ( 30/7/2026), ia menegaskan bahwa pembangunan nasional harus disusun secara berkeadilan dengan memperhatikan kondisi geografis setiap daerah.
“Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tolong lihat pembangunan di Indonesia secara menyeluruh. APBN adalah urat nadi pembangunan, baik untuk ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun sektor lainnya,” kata Johannes.
Ia membandingkan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa yang saat ini difokuskan untuk mengurai kemacetan melalui jalan tol dan jaringan transportasi modern. Sementara itu, menurutnya, Papua masih menghadapi persoalan yang jauh lebih mendasar.
“Kalau di Jawa membangun jalan tol untuk mengurai kemacetan, kami di Papua masih butuh jalan, butuh jembatan, butuh konektivitas dasar. Kondisinya berbeda,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Papua menyebabkan banyak wilayah hanya dapat dijangkau melalui jalur udara. Di daerahnya, terdapat sekitar 13 lapangan terbang yang menjadi akses utama masyarakat.
“Semua aktivitas kami masih mengandalkan pesawat. Akibatnya biaya pembangunan menjadi sangat mahal karena sebagian besar anggaran habis untuk transportasi. Lalu bagaimana kami mau membangun ekonomi masyarakat, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan pendidikan kalau anggaran habis untuk biaya logistik?” katanya.
Karena itu, ia meminta Bappenas memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di Papua agar ketimpangan pembangunan dengan wilayah lain dapat dikurangi.
“Jangan melihat Papua dengan ukuran yang sama seperti daerah lain. Kami masih membutuhkan infrastruktur dasar agar masyarakat bisa terhubung dan pembangunan dapat berjalan,” ucapnya.
Selain itu, Johannes menilai pembangunan konektivitas harus menjadi prioritas utama pemerintah pusat. Menurutnya, masih banyak wilayah di Papua yang belum saling terhubung, khususnya antara kawasan utara, selatan, dan pegunungan.
“Pertama-tama bangun dulu konektivitas. Itu sangat penting. Masih ada wilayah yang belum terhubung. Jalan dan jembatan harus diprioritaskan supaya daerah-daerah yang masih terisolasi bisa terbuka,” tegasnya.
Ia juga berharap pemerintah pusat lebih menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kebutuhan riil di daerah. Menurut Johannes, setiap kepala daerah telah menyusun visi, misi, serta dokumen perencanaan berdasarkan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami melihat langsung apa yang dibutuhkan masyarakat. Semua itu sudah kami tuangkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Karena itu kami berharap pemerintah pusat dapat menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan daerah,” pungkasnya.
